Muspika Mediasi Kisruh Pengelolaan Lahan Karet

Muspika Sawang, Aceh Utara pada Rabu (11/7), menghadirkan dua koperasi yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan

Muspika Mediasi Kisruh Pengelolaan Lahan Karet
Salah satu gubuk warga di kebun karet milik warga di robohkan oleh kawanan gajah liar di Desa Sumambek, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Selasa (15/5). 

* Hadirkan Dua Koperasi yang Bersengketa

LHOKSUKON – Muspika Sawang, Aceh Utara pada Rabu (11/7), menghadirkan dua koperasi yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan lahan kebun karet seluas 254,15 hektare (Ha) yang berada di Kecamatan Sawang, pasca turunnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh. Dua koperasi tersebut adalah, Koperasi Perkebunan (Kopbun) Wareeh Nanggroe Bina Nusantara dan Koperasi Pertanian (Koptan) Tacimita.

Rapat mediasi ini dipimpin Camat Sawang Ibrahim, didampingi Kapolsek Ipda Wahabi, dan Danramil, dengan dihadiri pengurus kedua koperasi tersebut. “Pertemuan ini diadakan untuk menyelesaikan persoalan lahan karet semampu kita. Apapun hasilnya, nanti akan kita sampaikan kembali kepada Bupati Aceh Utara,” ujar Camat Sawang.

Ketua Kopbun Wareeh Nanggroe Bina Nusantara, M Daudsyah menyebutkan, dirinya sangat menghormati putusan PTUN Banda Aceh terhadap keputusan Bupati Aceh Utara yang memberikan hak pengelolaan lokasi perkebunan program ‘Peumakmu Gampong’ kepada Koptan Tacimita. Namun, dia menerangkan, lahan yang diberikan bupati kepada Koptan Tacimita itu hanya 254,15 Ha dari total luas seluruhnya 9.307 Ha.

M Daudsyah mengklaim, lahan yang diberikan bupati tersebut, bukan lahan 254,15 hektare yang sudah berisi tanaman karet, tapi merupakan lahan baru. “Lahan itu diberikan untuk Gampong Teupin Reusep yang akan bergabung dengan Koptan Tacimita dan lahan tersebut tanah negara bebas,” ujarnya. Dia juga mengkritisi keputusan Bupati Aceh Utara kepada Koptan Tacimita, karena menurut Daudsyah, itu tidak ada dasar hukum disebabkan tak pernah dikoordinasikan dengan Kopbun Wareeh Nanggroe.

Sebaliknya, Ketua Koptan Tacimita, Rasyidin H Ben kepada Serambi, kemarin, mengungkapkan, koperasi yang dipimpinnya menerima surat keputusan bupati untuk mengelola kebun karet seluas 254,15 hektare yang berada di Teupin Reusep, Kecamatan Sawang. “Jadi, karena lahan tersebut yang diberikan pengelolaan kepada kami, hanya itu yang kami kelola. Sedangkan soal lahan yang lain, kami tidak tahu,” ucapnya.

Disebutkan, dirinya sudah mempersiapkan program supaya semua pemilik lahan karet dalam areal 254,15 hektare itu mendapatkan sertifikat. Namun, pengurusannya terkendala karena ada Kopbun Wareeh Nanggroe yang masih ikut mengelola lahan tersebut. Setelah mendengar keluhan dari kedua pihak, pihak muspika menyatakan akan berkoordinasi dan menyampaikan hasil mediasi itu kepada Pemkab Aceh Utara.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help