Panwaslu Aceh Besar Resmikan Sentra Gakkumdu

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar meresmikan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu)

Panwaslu Aceh Besar Resmikan Sentra Gakkumdu
Logo Panwaslu 

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar meresmikan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di Sekretariat Panwaslu Aceh Besar, Kamis (12/7). Peresmian Gakkumdu tersebut dihadiri Kapolres Aceh Besar, AKBP Drs Heru Suprihasto SH, Kajari Aceh Besar, Mardani SH, para personel Gakkumdu yang sudah dibentuk dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Besar, Nurhidayati, dalam sambutannya saat peresmian sentra Gakkumdu mengatakan, pembentukan sentra Gakkumdu di Aceh Besar berlandaskan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana salah satu hal yang diamanahkan di dalamnya adalah proses penanganan pelanggaran pidana pemilu wajib melewati sentra Gakkumdu.

“Jadi sekalipun kewenangan penanganan pelanggaran itu diberikan kepada pengawas pemilu, tetapi ada proses yang harus dilewati karena pelaksanaan tugas dan kewenangan ini harus bertumpu pada tiga hal, yaitu wewenang, prosedur, dan substansi. Sehingga kalau prosedur dalam sentra Gakkumdu terlewati maka penanganan pelanggaran ini akan dianggap cacat prosedur,” kata Nurhidayati.

Kepada para personel Gakkumdu Aceh Besar yang telah dibentuk, diharapkan dapat berkoordinasi dan menjalin kerja sama. Dia menambahkan, Panwaslu membutuhkan kerja sama dari kepolisian dan kejaksaan, selain karena perintah undang-undang, kebutuhan lembaga Panwaslu sangatlah besar terhadap kepolisian dan kejaksaan.

“Oleh karena itu perlunya pembahasan di sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi, apalagi penanganan pelanggaran pidana pemilu ini memliki lex specialis dalam penanganannya, terutama soal waktu,” katanya.

Dia juga mengatakan, perlunya membangun hubungan emosional yang kuat antara pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan agar ketiga lembaga ini saling mendukung satu sama lain dalam melakukan penanganan pelanggaran. Menurutnya, dalam praktiknya, Gakkumdu akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat mendesak terkait indikasi pidana pemilu.

“Di tengah proses politik di negeri ini kita sadari bahwa penegakan hukum yang independen, transparan, dan bermartabat menjadi harapan dan dambaan masyarakat. Untuk itu marilah kita bersama-sama mewujudkan harapan masyarakat dengan bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu,” demikian harap Nurhidayati.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help