Hak Interpelasi Tunggu Proses Hukum

Untuk sementara, DPRA belum berencana melanjutkan proses lanjutan hak interpelasi (bertanya) ke hak angket

Hak Interpelasi Tunggu Proses Hukum
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

* Kelanjutan Hak Bertanya DPRA ke Gubernur

BANDA ACEH - Untuk sementara, DPRA belum berencana melanjutkan proses lanjutan hak interpelasi (bertanya) ke hak angket kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau pun kita lanjutkan ke hak angket, yaitu hak penyelidikan, beliau tidak bisa juga kita hadirkan ke DPRA untuk dimintai keterangan, karena sedang ditahan KPK untuk pengusutan proses lanjutan kasus hukum yang dihadapinya,” kata Ketua DPRA Tgk Muharuddin menjawab pertanyaan wartawan seusai sidang paripurna istimewa DPRA, Senin (16/6).

Sebelum Gubernur Irwandi Yusuf ditangkap KPK, DPRA sudah merencanakan melakukan rapat Bamus dewan membahas kelanjutan penggunaan hak interpelasi.

Agenda yang dibahas dalam rapat Bamus Dewan, ungkap Muharuddin, adalah melanjutkan hak interpelasi (bertanya) anggota DPRA kepada Gubernur Aceh ke hak angket (penyelidikan).

Hak ini digunakan karena pada saat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan lima hal jawaban yang ditanya anggota dewan kepadanya, yang dibacakan Wakil Gubernur Nova Iriansyah ternyata belum memuaskan anggota dewan. Permasalahan yang ditanyakan terkait

perubahan lokasi cambuk, pergub APBA, kasus dermaga CT 3 Free Port Sabang, pernyataan kurang etis di media sosial dan lainnya. Sikap mayoritas anggota DPRA menyatakan belum memuaskan dan menolaknya.

Oleh karena tak puas, maka tahapan selanjutnya adalah hak interpelasi dinaikkan menjadi hak angket (penyelidikan).

“Sehubungan dengan situasi tersebut, agar kegiatan pelaksanaan pemerintahan pascapenahanan Gubernur Irwandi Yusuf oleh KPK berjalan lancar, maka rencana mau melanjutkan proses interpelasi ke hak angket, ditunda sampai ada kepastian hukum yang jelas terhadap kasus hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di KPK,” tandasnya.

DPRA berharap, kata Muharuddin, proses pengusutan kasus hukum Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di KPK bisa secepatnya dilakukan, sehingga DPRA juga bisa mengambil sikap yang jelas terhadap kelanjutan hak interpelasi dewan. “Untuk sementara ini, satu masalah dulu diselesaikan, baru dilanjutkan dengan masalah kedua untuk penyelesaian berikutnya. Kita ingin Aceh terus dalam kondisi aman dan damai. Jangan nanti penilaian publik, elite politik Aceh dengan pejabat tingginya, suka buat kegaduhan, padahal DPRA ingin Aceh selalu dalam kondisi aman dan damai, “ ujar Muharuddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved