40 Tuha Lapan WN Dikukuhkan

Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, melantik 40 Anggota Majelis Tuha Lapan dan 23 Anggota Majelis Fatwa

40 Tuha Lapan WN Dikukuhkan
IST
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar didampingi Tuha Peuet Tgk H Muhammad Nuruzzahri Yahya (Waled Nu) mem-peusijuek Majelis Tuha Lapan yang baru dikukuhkan di Kompleks Wali Nanggroe, Aceh Besar, Senin (23/7/2018). 

* Bersama 23 Anggota Majelis Fatwa

BANDA ACEH - Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, melantik 40 Anggota Majelis Tuha Lapan dan 23 Anggota Majelis Fatwa Lembaga Wali Nanggroe, di Kompleks Wali Nanggroe, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Senin (23/7). Para anggota Majelis Tinggi Wali Nanggroe dari 23 kabupaten/kota di Aceh itu bertugas untuk lima tahun ke depan (2018-2023).

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, dalam sambutannya berharap para anggota dua majelis itu dapat melakukan telaah kebijakan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe, serta memberikan fatwa hukum syar’i dalam suatu permasalahan di masyarakat. “Majelis tinggi tersebut sangat berperan untuk menyosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe dan mengawal pelaksanaannya, sehingga lembaga Wali Nanggroe Aceh menjadi lembaga pemersatu yang independen dan berwibawa di Nanggroe Aceh,” ujar Malik Mahmud.

Menurutnya, penetapan Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa itu telah melalui koordinasi dengan Katibul Wali dan Pemerintah Aceh. Bahwa mekanismenya sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012, dan perubahannya dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Prosesi pengukuhan tersebut turut disaksikan para Anggota Tuha Peuet, Katibul Wali beserta staf, dan para undangan SKPA, dan tokoh masyarakat. Para anggota majelis tinggi itu telah melalui tahapan rekrutmen beberapa bulan lalu yang dimulai dari musyawarah Forum Mukim di setiap kabupaten/kota, lalu ditetapkan dan diusul oleh bupati/wali kota kepada Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe.

Sementara itu, Katibul Wali, Drs Syaiba Ibrahim, menambahkan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe bertugas menyiapkan rancangan awal Reusam Wali Nanggroe, menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe, menyosialisasikan kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat, dan mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Sementara Majelis Fatwa Wali Nanggroe bertugas menelaah berbagai kebijakan terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Wali Nanggroe, memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe melalui Tuha Peuet, mengkaji dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki, dan memberikan fatwa hukum syar’i terhadap suatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Seperti diketahui, Anggota Majelis Tuha Lapan merupakan imum mukim yang seyogyanya 46 orang. Pasalnya Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang semestinya masing-masing daerah itu mengirim dua imum mukim perwakilannya. Namun anggota Majelis Tuha Lapan yang dikukuhkan pada Senin (23/7) di Kompleks Wali Nanggroe hanya 40 orang.

Dikonfirmasi terkait hal ini seusai acara pengukuhan itu kemarin, Katibul Wali, Drs Syaiba Ibrahim, meyebutkan enam imum mukim lainnya tak bisa dikukuhkan menjadi Tuha Lapan karena belum memenuhi syarat. “Jadi kami kukuhkan dulu 40 orang, enamnya lagi menyusul,” ujar Syaiba.

Berdasarkan amatan Serambi, enam anggota Tuha Lapan yang tidak dikukuhkan atau tidak tercantum dalam daftar Majelis Tuha Lapan yang ditetapkan Wali Nanggroe, yakni dua dari Nagan Raya dan masing-masing satu orang dari Pidie, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, dan Simeulue. (fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved