Toke Seu’um Lapor ke Presiden

Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE yang akrab dipanggil Toke Seu’um, melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo

Toke Seu’um Lapor ke Presiden
Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah mendampingi Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ir Herudojo Tjiptono MP dan Senator asal Aceh, Rafly mengunjungi kawasan ekosistem mangrove di lokasi ekowisata mangrove Kuala Langsa, Minggu (3/5). SERAMBI/YUSMADI YUSUF 

* Terkait Kendala Pembangunan

LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah SE yang akrab dipanggil Toke Seu’um, melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, terkait sejumlah kendala pembangunan yang dialami Pemerintah Kota (Pemko) Langsa. Laporan ini disampaikan dalam rapat kerja pemerintah dengan gubernur dan bupati/walikota dari seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/7).

Menurutnya, hambatan yang dihadapi Pemko Langsa hingga saat ini, di antaranya terkait Pelabuhan Kuala Langsa yang belum bisa dioptimalisasikan fungsinya. Padahal dulunya, pelabuhan ini cukup berkembang dan ramai disinggahi kapal, karena terdapat sejumlah industri di daerah ini.

Namun sejak tahun 2008, pelabuhan ini sepi aktivitas akibat adanya kebijakan Kementerian Perdagangan yang membatasi kegiatan impor. Kebijakan tersebut yakni Permendag Nomor: 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Lalu, upaya meningkatkan ekspor perikanan dari Pelabuhan Kuala Langsa juga tidak bisa dilakukan. Karena terkendala dengan regulasi UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, yang memberatkan pelaku usaha perikanan di Langsa dan sekitarnya.

Selain persoalan aktivitas Pelabuhan Kuala Langsa, proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum seperti untuk perluasan pelabuhan, juga sulit dilakukan karena tahapan yang begitu panjang akibat regulasi yang rumit dalam pelaksanaannya.

Disamping itu juga, keberadaan aset tidak aktif (terbengkalai) milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kini menjadi kawasan kumuh di Kota Langsa, tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemko Langsa, karena tidak diberikan izin oleh PT KAI.

“Persoalan pelabuhan, pengadaan lahan, ekspor perikanan, dan izin pemakaian lahan aset PT KAI, telah kami laporkan kepada Presiden Jokowi, dan kami harap laporan kami ini benar-benar direspons,” harapnya.

Walikota KOTA Langsa ini menambahkan, pada pertemuan di Istana Jakarta itu, Presiden RI menekankan agar gubernur dan bupati/walikota meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan, menekan inflasi, serta meningkatkan komoditi ekspor dan investasi.

Terkait harapan Presiden itu, ia mengatakan bahwa Pemko Langsa sudah berupaya mengimplementasikannya di lapangan. “Tapi sejumlah hambatan yang dihadapi dan kemudian dilaporkan ke Presiden selama ini, banyak yang tak mendapat respons dari Presiden Jokowi,” kata Usman Abdullah.

Ia mengaku sejumlah hambatan tersebut disampaikan dalam beberapa kesempatan saat bertemu Presiden RI tersebut. Ia berharap laporan tersebut direspons dengan melakukan peninjauan, hingga monitoring ke lapangan (Langsa) oleh para pembantu Presiden, baik itu pejabat setingkat Menteri, Sekjen, maupun Dirjen terkait.

“Namun respons yang kami harapkan itu belum juga terwujud. Bahkan beberapa program pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat di Langsa, mulai tidak jelas kelanjutannya,” ujar Toke Seu’um.(zb)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help