Eks-Karyawan PT Parasawita Tuntut Sisa Gaji

Sekitar 200 eks karyawan perusahaan perkebunan PT Parasawita yang tergabung dalam serikat buruh muslimin Indonesia

Eks-Karyawan PT Parasawita Tuntut Sisa Gaji
RATUSAN eks karyawan perusahaan perkebunan PT Parasawita melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Tamiang. Mereka menuntut perusahaan perkebunan tersebut membayar sisa gaji mereka selama 3,5 bulan, Rabu (25/7). 

KUALASIMPANG – Sekitar 200 eks karyawan perusahaan perkebunan PT Parasawita yang tergabung dalam serikat buruh muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Aceh Tamiang melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Tamiang menuntut sisa gaji mereka selama 3,5 bulan yang belum dilunasi perusahaan.

Massa datang dari tanah merah Seruway menuju Kantor Bupati menggunakan sepeda motor dengan pengawalan aparat polisi Polres Aceh Tamiang, Rabu (25/7) pagi.

Sampai di halaman kantor bupati, mereka berkumpul sambil mengusung sejumlah poster yang isinya menuntut pembayaran gaji mereka. Selain itu mereka juga membawa periuk nasi yang kemudian dibanting hingga pecah saat orasi disampaikan.

Setelah berorasi beberapa menit, Sekretaris Sarbumusi Aceh Tamiang, Suherman S membacakan lima poin pernyataan sikap. Pertama, PT Parasawita selaku pemberi kerja tidak menjalankan kewajibannya membayar gaji terhadap 304 karyawan yang belum dituntaskan. “Untuk itu kami meminta agar pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menindak tegas pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu dan memerintahkan perusahaan untuk segera membayar sisa gaji karyawan selama tiga bulan,” kata Suherman S.

Kedua, PT Parasawita sampai saat ini juga belum menyelesaikan pembayaran pesangon 18 karyawan PT Parasawita yang meninggal dunia. Karenanya Pemkab Tamiang harus bersikap tegas terhadap pelanggaran ini dan memerintahkan PT Parasawita untuk segera membayar pesangon kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

Ketiga, meminta Pemkab Tamiang mengambil tindakan tegas dengan menutup atau menghentikan semua kegiatan PT Parasawita di Kampong Perkebunan Suruway, hingga perusahaan itu menunaikan kewajibannya kepada karyawan.

Keempat, proses pengawasan dari kerja dewan pengawas ketenagakerjaan tidak berpihak kepada UU Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja secara umum dan persoalan PHI, dan ini terjadi akibat dari keteledoran pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pihaknya meminta Kabid Pengawasan Disnaker Provinsi Aceh untuk memecat pegawai pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tamiang dari jabatannya.

Kelima, sesuai amanat UU nomor 13 tahuan 2003, perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja secra massal. Karenanya mereka meminta Bupati Aceh Tamiang untuk mengembalikan hak-hak karyawan PT Parasawita sesuai pasal 163 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Usai membacakan pernyataan sikap, sepuluh 10 perwakilan pendemo melakukan pertemuan dengan Sekda Tamiang Ir Razuardi MT, Asisten Pemerintahan Mix Donal, Kadis Tengakerjan dan Tranmigrasi Yusbar, serta pengawas ketenagakerjaan Provinsi Aceh.

Dalam pertemuan tersebut disepakati pengawas ketenagakerjaan provinsi akan menurunkan tim untuk memeriksa perusahaan perkebunan PT Parasawita, terkait dugaan pelanggaran ketenagakarjaan.

Puas dengan jawaban tersebut, massa yang mendapat pengawalan ratusan aparat polisi Polres Aceh Tamiang itu pun kemudian membubarkan diri dengan tertib.(md)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help