Opini

Menyoal RUU Sawit

KEHADIRAN perkebunan kelapa sawit skala besar di Aceh dan Indonesia secara umum, tidaklah membawa keberkahan

Menyoal RUU Sawit
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Tandan buah segar kelapa sawit ditaruh di pinggir jalan Singkil-Singkil Utara, Aceh Singkil, menunggu pembeli datang. 

Oleh Muhammad Nur

KEHADIRAN perkebunan kelapa sawit skala besar di Aceh dan Indonesia secara umum, tidaklah membawa keberkahan bagi warga yang ada di sekitar Hak Guna Usaha (HGU). Akan tetapi justru menjadi “penjajah baru” bagi eksistensi masyarakat tempatan yang telah lebih dulu ada di suatu wilayah. Jauh sebelum HGU diberikan oleh Negara, bahkan keberadaan masyarakat tempatan telah ada secara turun-menurun, sebelum Negara ini dibentuk oleh founding father.

Penyerobotan lahan, penganiyaan, intimidasi terhadap rakyat yang berkonflik dengan perusahaan sawit, tentu bukan lagi sebuah kisah yang diceritakan secara diam-diam, karena sudah sangat sering dilaporkan oleh media massa. Walau warga telah berjuang untuk mempertahankan kawasan tanah airnya, toh akhirnya mereka kalah, karena tidak memiliki sertifikat dan justru dituduh telah secara ilegal menduduki dan menguasai HGU milik perusahaan.

Melihat semakin tingginya konflik lahan antara warga dan korporasi, seakan-akan Negara ini tidak memiliki regulasi menyangkut perkebunan sawit. Padahal sampai sekarang tidak kurang dari 19 aturan yang berkaitan dengan tata kelola area perkebunan, baik dalam bentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan produk hukum lainnya.

Di antara produk hukum tersebut adalah UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) UU No.41 Tahun 2000 tentang Kehutanan, dan UU No.40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah.

Selain itu, ada PP No.6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Permentan No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, Permentan No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, Permentan No.7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/1990, No. 519/Kpts/Hk.050/7/1990, dan No.23/VIII/90 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan, dan lain-lain.

Aturan hukum
Harusnya dengan jumlah aturan hukum yang begitu banyak, menjadi bahan pemeriksaan oleh dinas teknis atau pihak terkait lainnya untuk memberi penilaian kinerja sektor sawit di Indonesia. Sehingga seluruh fakta dan realita lapangan diketahui publik, karena dasar pikir ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) itu disepakati bertujuan mendukung komitmen Indonesia tentang pertemuan Kopenhagen pada 2009 lalu.

Akan tetapi, hukum tetaplah hukum, sepertinya tidak perlu dipatuhi oleh semua orang yang memiliki kewenangan di negeri ini. Para pengusaha perkebunan sawit telah mencoba menjawab segudang permasalahan tersebut dengan program CSR (Corporate Social Responsibility). Namun dalam pelaksanaannya CSR menimbulkan masalah baru, karena transparansi perusahaan sawit yang sulit ditegakkan. Mereka kerap tidak mematuhi amanat UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di lain pihak kehadiran mereka di suatu kawasan, justru menjadi musuh bagi rakyat tempatan, karena berbagai perilaku pengelola perkebunan sawit yang kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ketika perusahaan yang sedang melakukan usaha di suatu wilayah yang di dalamnya ada desa, kerap menjadikan warga sebagai musuh, sehingga timbul masalah sosial dan sampai ke meja hukum.

Dalam catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ada 302 konflik lingkungan hidup-Agraria pada 2007, 163 orang dikriminalisasi yang tersebar di 13 provinsi, sedangkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2006 ada 344 kasus konflik lahan yang terjadi di Indonesia.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help