Salam

Niatnya, Legislatif Itu Jadi Lembaga Bersih

Gonjang-ganjing tentang bakal calon anggota DPR-RI bermasalah tampaknya sudah terjawab. Dua hari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Niatnya, Legislatif Itu  Jadi Lembaga Bersih
IST
Capture foto surat KPU Nomor: 608/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, tentang syarat calon anggota DPRA/DPRK. 

Gonjang-ganjing tentang bakal calon anggota DPR-RI bermasalah tampaknya sudah terjawab. Dua hari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengembalikan berkas 199 bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi ke partai politik masing-masing. KPU meminta partai politik dapat mengganti para bacaleg yang merupakan mantan napi kasus korupsi. Ada kabar, dari hampir 200 orang yang dikembalikan itu, dua di antaranya merupakan usulan dua parpol dari Aceh. “Prinsipnya kami kembalikan kepada parpol masing-masing, karena tidak sesuai dengan kesepakatan juga antara KPU sama parpol,” kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan 199 nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan terpidana korupsi. Jumlah itu tersebar di sembilan provinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, yang resmi diberlakukan pada 3 Juli lalu, praktis melarang pengusulan nama calon legislatif yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.

Larangan itu dituangkan dalam bentuk pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol. Peraturan ini memang telah digugat ke Mahakamah Agung (MA) oleh sejumlah mantan napi korupsi. Akan tetapi, KPU akan tetap menjalankan PKPU No 20 tahun 2018 itu. “Sepanjang belum ada putusan dari MA yang belum membatalkan PKPU, kami kembalikan kepada parpol,” kata Pramono Ubaid Tanthowi.

Keputusan KPU tersebut dinilai banyak kalangan sebagai sikap yang sangat cerdas. Antara lain karena ada beberapa sehingga sikap KPU tersebut harus didukung. Pertama, karena persepsi publik terhadap lembaga parlemen masih dianggap sebagai lembaga yang selama ini belum bekerja sesuai harapan masyarakat. Bahkan, hasil survei dan penelitian, beberapa kali lembaga legislatif itu ditempatkan sebagai lembaga korup. Justru kenyataan itulah, untuk mengibah performa DPR, maka diperlukan caleg yang bersih dan berintegritas. Kedua, jabatan parlemen sebagai jabatan publik adalah jabatan kepercayaan yang harus amanah. Oleh karenanya anggota parlemen harus memiliki integritas moral yang tinggi.

Tentang setiap calon pejabat publik --seperti halnya anggota parlemen-- harus memiliki integritas moral yang tinggi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007. Keputusan itu dibuat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih. Sebab, “mimpi” kita semua agar wakil rakyat adalah orang-orang yang bersih, bebas dari koruptor.

Di samping itu, sesungguhnya masih banyak warga Indonesia yang berkualitas dan bukan mantan napi korupsi, kan? Oleh karenanya, mengapa harus dipaksakan yang bermasalah?

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved