Nova Didesak Tertibkan Tambang Bermasalah

LSM Gerakan Anti Korupsi(GeRAK) Aceh dan YayasanHutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mendesak Plt Gubernur Aceh

Nova Didesak Tertibkan  Tambang Bermasalah
SEBUAH beko ketika diamankan Polres Aceh Barat di kawasan tambang emas ilegal di pedalaman Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis pekan lalu. 

BANDA ACEH - LSM Gerakan Anti Korupsi(GeRAK) Aceh dan YayasanHutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menindak tegas perusahaan pertambangan yang bermasalah di Aceh. Mereka menilai, selama ini pemerintah terkesan abai terhadap keberadaan perusahaan tersebut.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, mengatakan saat ini masih banyak perusahaan bermasalah di Aceh, namun belum ada penyelesaian secara tegas dari Pemerintah Aceh. “Jika terus seperti ini pemerintah terkesan tidak konsisten terhadap penyelamatan hutan dan lahan di Aceh,” katanya, Jumat (27/7).

Hayatuddin menyampaikan, tidak konsistennya Pemerintah Aceh terlihat dari adanya salah satu perusahaan seperti PT Orgonik Semesta Subur (OSS) yang mendapatkan surat izin lingkungan dari pemerintah daerah, dimana saat ini perusahaan itu juga sedang dalam proses peningkatan status ke operasi produksi (OP).

“Anehnya surat izin lingkungan untuk PT OSS itu dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kota Subulussalam dengan nomor 503/081/75.208.3/2018 tertanggal 05 Maret 2018,” ujar Hayatuddin Tanjung.

Padahal kewenangan itu menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. “Untuk itu kita mendesak Plt Gubernur tegas mengambil tindakan dengan mencabut surat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh DPMP2TSP Kota Subulussalam tersebut,” pintanya.

Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan juga menyampaikan hal senada. Dia menilai penerbitan izin lingkungan untuk PT OSS oleh DPMP2TSP Kota Subulussalam itu diduga cacat demi hukum karena berbenturan dengan UU 23 Tahun 2014 yang mengamanahkan semua kewenangan terkait perizinan berada ditingkat provinsi.

Badrul menduga, perusahaan itu cukup bermasalah mulai dari tidak memenuhi kewajiban untuk membayar iuran tetap (royalty) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai triwulan keempat tahun 2015 sebesar Rp 903.111.334 hingga belum mempunyai dokumen AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved