KMBSA: Usut Kasus KUR Tanoh Manyang

Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA), Kabupaten Aceh Jaya meminta aparat hukum mengusut kasus program

KMBSA: Usut Kasus KUR Tanoh Manyang
PEMUDA yang tergabung dalam Forum Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (Forum KMBSA), menyampaikan orasi dan rekomendasinya di Bundaran Keude Haru, Gampong Tepi Air, Kecamatan Tapaktuan, Jumat (24/11). 

CALANG - Komunitas Muda Barat Selatan Aceh (KMBSA), Kabupaten Aceh Jaya meminta aparat hukum mengusut kasus program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Desa Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom senilai Rp 34 miliar yang saat ini telah membuat warga terutang dengan pihak bank.

Kasus tersebut dinilai telah menyengsarakan warga penerima akibat dan menyebabkan mereka tidak bisa mengambil kredit di semua bank saat ini untuk pengembangan usaha.

“Program KUR tersebut di samping tidak adanya lahan untuk warga, juga telah membuat warga terjerat utang dengan pihak bank, hal ini sangat merugikan warga dan patut untuk diusut secara tuntas yang melibatkan mantan pejabat di Aceh Jaya termasuk mantan kepala BPN di Aceh Jaya yang telah mengeluarkan sertifikat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona),” ungkap Alfuadi, ketua KMBSA Aceh Jaya, kepada Serambi, Minggu (29/7).

Ia menambahkan beban yang dihadapi warga saat ini sangat memprihatinkan. Warga yang dijanjikan memperoleh lahan kelapa sawit, hingga saat ini tidak memiliki lahan dari program KUR tersebut. Namun mereka saat ini juga dituntut untuk membayar kredit.

Menurutnya, persoalan program KUR dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit untuk rakyat miskin di Desa Tanoh Manyang, Kecamatan Teunom hingga saat ini belum juga ada titik terang. Program tersebut dinilai sangat jauh dari harapan masyarakat.

Seperti diketahui program kebun kelapa sawit di Tanoh Manyang tersebut bekerja sama dengan BNI yang dikerjakan oleh PT Beutari Kawom Tamita sebagai bapak angkat dalam program KUR tersebut.

“Saya menduga kasus tersebut sarat kecurangan, para mantan pejabat di daerah setempat memanfaatkan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk mengurus sertifikat lahan, padahal peraturan program Prona hanya dikhususkan terhadap masyarakat miskin bukan untuk para pejabat,” ungkap Alfuadi.

Lebih lanjut ia mengharapkan kepada semua pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Masyarakat dikorbankan dalam program KUR di Tanoh Manyang saat ini. Warga yang mengharapkan bisa bahagia dengan kebun sawit dalam program KUR itu, namun telah berubah menjadi sengsara untuk ratusan penerima bantuan KUR di Tanoh Manyang,” ungkap Alfuadi.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved