Opini

Menanti ‘Pemilu Halal’

PEMILIHAN Umum (Pemilu) adalah satu pilar demokrasi dunia sebagai sarana memilih orang-orang yang dianggap mampu

Menanti ‘Pemilu Halal’
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa Aceh (GAMA) menggelar aksi di depan Mapolda Aceh,. SERAMBI/ SUBUR DANI 

Oleh Yusuf Al-Qardhawy

PEMILIHAN Umum (Pemilu) adalah satu pilar demokrasi dunia sebagai sarana memilih orang-orang yang dianggap mampu menjadi articulator dan agregator, bahkan aspirator masyarakat. Berbagai cara ditempuh agar berhasil menjadi orang yang berada di lembaga terhormat, atau menjadi orang nomor satu di instansi pemerintah sebagai top leader.

Sejarah pemilu pertama di muka bumi berlangsung pada 594 SM di Sparta (Yunani), dengan pencetusnya bernama Solon (638-558 SM). Namun ia belum berhasil sepenuhnya melaksanakan asas dan prinsip demokrasi, karena kaum bangsawan tidak sepenuh hati menerima ide Solon. Kaum bangsawan khawatir kekuasaannya akan hilang, namun setelah pimpinan mereka (Hippias) terjerat masalah dan ia dijebloskan ke dalam penjara, lalu digantikan oleh Cleisthenes, baru pemilu yang tergolong demokratis pada masa itu berhasil digelar.

Namun dalam implementasinya tidak semua juga masyarakat dibolehkan mengikuti pemilu. Wanita, kaum proleter, dan para budak belum dibolehkan memberikan hak suara mereka, bahkan golongan yang terpandang di Sparta pun belum dibolehkan memberikan hak politik mereka bila belum berusia 30 tahun (Rapar, 1988:27). Demikian juga pemilu yang dilaksanakan di Jerman dan Romawi pada zaman dahulu, di mana hanya orang-orang tertentu yang dibolehkan menjadi pemilih untuk menentukan orientasi negara mereka (Hans Kelsen, 2006:408).

Sejarah pemilu dunia
Sebenarnya pemilu yang pernah dilaksanakan di berbagai negara terinspirasi dari pemilu yang pernah dilaksanakan di Yunani pada zaman dulu. Sistem demokrasi di Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa itu masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan. Gagasan demokrasi Yunani lenyap di Barat ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600-1400 M).

Sejarah demokrasi selanjutnya tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta di Inggris. Magna Charta ini lahir setelah masyarakat Borjuis membuat perjanjian dengan Raja John di Inggris. Dalam Piagam Magna Charta yang disetujui 15 Juni 1215 dekat Sungai Thames, Runnymede, Surrey (Inggris) menegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges kaum bangsawan. Kekuasaan parlemen semakin besar dengan dibuatnya berbagai peraturan yang membatasi kekuasaan Raja. Semakin kuat parlemen, semakin banyak hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya.

Dasar-dasar demokrasi Inggris inilah yang menginspirasi dan mempengaruhi demokrasi di Amerika Serikat. Dan hal ini wajar karena Amerika sempat dijajah oleh Inggris hampir 100 tahun. Revolusi Amerika termasuk satu faktor demokrasi berkembang di Negeri Paman Sam tersebut. Ketika Thomas Jefferson mencetus ide separatisme dari jajahan Britania Raya (Inggris), ia sedang menjabat anggota kongres kontinental.

Selanjutnya dalam Revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 karena Raja Louis XVI berkuasa secara semena-mena (otoriter), sebagian masyarakat yang terlibat termasuk kaum proletar, di mana mereka sebelumnya tidak diperhatikan oleh Raja Louis XVI. Raja hanya sibuk mengurus dan memikirkan keluarga kerajaan dan orang-orang terdekatnya saja dari kalangan bangsawan. Sistem pemerintahan Raja Louis XVI adalah monarki absolut, kekuasaan mutlak dimilikinya sehingga keluarga istana dan kerabatnya kebal hukum.

Raja menganggap dirinya adalah simbol negara sehingga terkenal dengan semboyan, l’etat c’est moi. Ditambah istrinya Marie Antoinette yang hidupnya glamour, sehingga rakyat tidak menyenanginya. Aksi massa tidak dapat dielakkan, Raja dan permaisurinya melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan Raja Louis XVI lari ke luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa partai politik membentuk konstitusi baru yang lebih demokratis pada 1791.

Setahun kemudian, tepatnya pada 22 September 1792, Dewan Legislatif membentuk pemerintahan Republik. Raja Louis XVI dan istrinya akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman pancung pada 22 Januari 1793. Kendati Revolusi Perancis telah terjadi dan rezim telah berubah, namun masyarakat masih apatis dengan kondisi negara karena pasca-Raja Louis XVI dipancung, kekuasaan perekonomian masyarakat masih tetap lesu. Sumber ekonomi dikuasai oleh golongan kapitalisme (Mohammad Hatta, 2014:34).

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved