Opini

Mendeteksi Bacaleg Koruptor

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengumumkan 199 mantan narapidana kasus korupsi

Mendeteksi Bacaleg Koruptor

Oleh Ayi Jufridar

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengumumkan 199 mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif di 11 provinsi dan 105 kabupaten/kota. Selain itu, masih terdapat lima bacaleg DPR RI yang juga bekas narapidana kasus korupsi, termasuk dari Aceh. Besar kemungkinan, jumlah terpidana korupsi menjadi bacaleg lebih besar dari yang terdeteksi penyelenggara.

Buktinya, masih ada mantan koruptor yang lolos dari verifikasi administrasi, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sehingga bacaleg bersangkutan bisa mengikuti uji baca Alquran (Serambi, 27/7/2018). Sebaliknya, KIP Aceh langsung mengembalikan berkas perdaftaran Abdullah Puteh sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena yang bersangkutan adalah mantan terpidana kasus korupsi. Mengapa kasus sama mendapat perlakuan berbeda?

Ujian integritas partai
Sejak masih berupa embrio, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif sudah menuai kontroversi, terutama pasal yang melarang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Aturan ini berbeda dengan Pemilu 2014 di mana seorang koruptor dan pelaku kejahatan pidana lainnya berhak maju sebagai calon legislatif setelah mengumumkan secara terbuka di media massa.

Saat itu, mantan korupsi mengakali aturan tersebut dengan membuat pengumuman di media dengan oplah terkecil. Dalam beberapa kasus, penerbitan media bersangkutan malah dibiayai bacaleg mantan narapidana korupsi hanya sekadar memenuhi persyaratan calon. Semakin sedikit oplah, semakin bagus bagi bacaleg bersangkutan karena pengumuman itu bisa menjadi kampanye buruk. Tak heran bila pemilih tidak akan menemukan pengumuman “pengakuan dosa” di koran arus utama pada Pemilu 2014.

Kali ini, kesempatan itu tertutup dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No.20 Tahun 2018, sebab mantan koruptor dilarang sejak pengajuan berkas. KPU berharap adanya komitmen integritas partai politik (parpol) dan calon perseorangan agar sejak awal tidak mengajukan berkas bakal calon mantan koruptor.

Jadi, peserta pemilu memiliki pilihan sejak awal tidak maju sebagai calon. Mereka tidak perlu menghabiskan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya dalam pencalonan. Secara teknis pun, peserta pemilu terhindar dari kerugian bila nanti bacaleg koruptor ditolak penyelenggara. Risiko adanya kekosongan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang merugikan parpol bisa dihindari sejak awal. Parpol harus mempertimbangkan kemungkinan ini sejak awal dari pada berjudi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenal boleh tidaknya mantan terpidana korupsi maju sebagai caleg, apalagi KPU sudah menegaskan akan tetap mencoret caleg mantan narapidana kasus korupsi meski nanti sudah lolos sampai DCT.

Bacaleg mantan koruptor dari partai politik maupun perseorangan tetap berupaya mendobrak pintu aturan melalui saluran hukum yang ada. Banyak dari mereka beralasan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan putusan MK dan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mereka juga berharap pasal larangan itu akan rontok dalam gugatan di MK, sehingga proses pencalonan bisa berlanjut. Kini perlombaan adu cepat terjadi antara tahapan yang terus berlanjut dengan keputusan lembaga peradilan.

Mekanisme pendeteksian
Keberanian KPU dalam mengeluarkan aturan larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif patut didukung semua pihak. Namun, keberanian saja belum cukup tanpa diikuti sebuah mekanisme terukur yang menjadi petunjuk teknis untuk mendeteksi bacaleg bekas narapidana korupsi. Penyelenggara bisa melakukan satu atau kombinasi dari mekanisme baik secara internal maupun eksternal yang beberapa di antaranya sudah dilakukan tetapi harus diperkuat.

Pertama, KPU sudah membangun kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian. Di ketiga lembaga itulah rekam jejak koruptor tersedia dan tak terbantahkan. Integritas ketiga lembaga penegakan hukum ikut mendorong peningkatan kinerja penyelenggara pemilu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help