Opini

Politik Kekuasaan dan Keserakahan

DISKUSI utama dalam kajian filsafat politik seringkali berkisar tujuan dan ciri-ciri pemerintahan ideal

Politik Kekuasaan dan Keserakahan
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Mobil hias milik partai politik yang mengikuti Sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar KIP Aceh di di pelataran Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (21/4/2018) 

Oleh Taufiq Abdul Rahim

DISKUSI utama dalam kajian filsafat politik seringkali berkisar tujuan dan ciri-ciri pemerintahan ideal, yang melibatkan konsep dasar seperti “kekuasaan”, “kebijakan umum”, “kebebasan individu”, “keadilan”, “kesamaan hak”, “hak asasi” dan “masyarakat adil”. Berlandaskan pada konsep ini dapat dilihat aspek kesejagatan atau globalisasi dan relevansi permasalahan pokok dalam konteks perkembangan pemikiran, serta praktik kehidupan politik dan pembinaan masyarakat yang berlaku dari dulu hingga kini.

Hal itu berlaku pada berbagai negara demokrasi, baik secara lokal, nasional maupun dalam konteks internasional. Sebagaimana yang populer memiliki asumsi kekuasaan seperti dinyatakan Machiavelli (1989) bahwa untuk mengukuhkan kekuasaan demi menjaga keamanan dan kestabilan, tidak perlu mementingkan nilai moral dan etika. Sebagai contoh, seorang penguasa tidak perlu menunaikan janji yang disampaikannya kepada rakyat, berlaku adil dalam pemerintahannya, serta tidak perlu menghormati hubungan kekeluargaan dan persahabatan.

Demikian juga pemerintah boleh bersikap tidak jujur, tidak mematuhi undang-undang (UU) dan lain sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Inilah gambaran ungkapan filsafat yang selalu dikaitkan dengannya, yaitu “tujuan menghalalkan cara”. Demi untuk mewujudkan keamanan dan kestabilan, cara yang bertentangan dengan nilai-nilai dan moral pun dibenarkan oleh Machiavelli dalam praktik politik dan kekuasaan. Hal ini terlihat dari hajat dan keinginan politik yang bertentangan dengan nilai moral dan etika, meskipun keinginan serta hajat, ambisi yang diinginkan untuk mencapainya itu murni.

Yang menjadi rujukan dari Machiavelli adalah menggunakan landasan kebijakan yang dibuat Cesare Borgia (Machiavelli, 1989), yang dianggapnya wajar dalam menjustifikasi falsafahnya. Misalnya, berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok aristokrat dengan memberikan mereka jabatan dan keistimewaan. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak setuju akan dibunuh dengan tentaranya yang dibentuk oleh Borgia yang melantik Remirro de Orco, sebagai seorang tentara yang handal tetapi zalim, dengan kekuasaan penuh untuk mengendalikan keamanan.

Setelah kondisi keamanan stabil dan pulih sebagai usaha Remirro, maka Borgia membunuh pula Remirro. Hal yang dilakukan oleh Borgia mendapatkan sanjungan rakyat, karena berhasil menghilangkan kezaliman Remirro. Sehingga Borgia dianggap sebagai pahlawan pelindung yang berhasil mewujudkan keamanan dan kestabilan.

Nilai etika dan agama
Ilustrasi yang digambarkan di atas, Machiavelli menyanjung Borgia sebagai seorang yang sukses menggunakan kekerasan dan penipuan untuk menjadikan dirinya ditakuti, dikasihi dan disanjung oleh rakyatnya. Gambaran Machiavelli dan Borgia merupakan contoh bagi siapa saja yang ingin menghilangkan musuhnya dan memperoleh kekuasaan dengan kekerasan dan manipulasi keadaan.

Secara jelas bahwa ide politik tersebut memisahkan nilai etika dan agama. Sehingga berbeda dengan pemikiran serta pendirian Al-Ghazali yang mendukung ajaran agama sebagai landasan pemikirannya. Dalam kajian pemikiran politik pendekatannya adalah berdasarkan realitas dan bukannya sesuatu yang ideal.

Dalam pandangan pikiran Al-Ghazali (Al-Mustafa min ‘ilm al-Usul, 1947), mendukung dan mentaati seseorang sultan yang zalim dan jahil adalah, karena baginda sumber pengabsahan seorang khalifah. Pemikiran dan pendiriannya ini bahwa sultan itu ditaati dikarenakan melaksanakan UU syariah dalam pemerintahannya. Hal ini berarti terhadap seorang sultan itu melaksanakan UU Islam dalam manajemen pemerintahannya, sultan mestilah ditaati, meskipun dia seorang yang zalim dan jahil pada saat memegang tampuk kekuasaan.

Selanjutnya pandangan politik Al-Ghazali yang berlandaskan kepada merupakan wadah kebenaran yang sebenarnya, yakni kebahagiaan di akhirat. Kedua wadah tersebut adalah, kestabilan dan UU Islam. Ini dapat tercapai jika kedua hal tersebut diwujudkan, artinya rakyat akan dapat melaksanakan segala aktivitas serta ibadah yang benar dan dapat menuntut ilmu semakin mengenal Tuhan (Allah) dengan harmonis.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved