DPRK: Usut Pembangunan Breakwater Pantai Jilbab

Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli mendesak pihak penegak hukum mengusust pembangunan breakwater

DPRK: Usut Pembangunan Breakwater Pantai Jilbab
Ombak besar melewati tanggul pemecah ombak di kawasn Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (25/2). SERAMBI/BUDI FATRIA 

BLANGPIDIE - Ketua DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Zaman Akli mendesak pihak penegak hukum mengusust pembangunan breakwater (pemecah ombak) Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh senilai Rp 14 Miliar lebih yang runtuh pasca dihantam gelombang besar beberapa waktu lalu.

“Kita meminta agar kerusakan breakwater yang baru beberapa bulan dibangun ini, perlu ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan dan kepolisian sesuai dengan Undang-Undang yang ada,” ujar Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli SSos didampingi Wakil Ketua DPRK Abdya Jismi dan sejumlah anggota Syamsul Bahri, Syamsulrizal, Yusran, Syarifuddin UB, Reza Mulyadi, Umar, Mukhlis AW dan Mahmud Hasyem.

Hal tersebut disampaikan Zaman Akli kepada sejumlah wartawan saat Pansus DPRK meninjau lokasi Pantai Jilbab kemarin. Hasil pantauan, kata Akli, pihaknya menilai pembangunan breakwater tersebut sangat tidak layak, dan terindikasi ada sejumlah persoalan.

Salah satunya, material yang digunakan diduga tidak sesuai spesifikasi. “Bagi kami ini temuan DPRK Abdya dan bermasalah,” tegas Politisi Partai Aceh ini. Seharusnya, kata Akli, jika materialnya bagus, maka breakwater itu semakin hari, semakin bagus, bukan sebaliknya.

Salah satu contoh berakwater di Sawang dan Samadua, Aceh Selatan sudah puluhan tahun dibangun, namun hingga saat ini tidak pernah rusak, sehingga masyarakat setempat aman dari abrasi dan gelombang besar.

“Terjadinya abrasi beberapa waktu lalu, akibat jebolnya ini. Kalau, material bagus, tidak seperti ini. Air pun tidak masuk ke rumah masyarakat,” katanya.

Bahkan, Akli menyesalkan sikap konsultan pengawasan yang diduga tidak bekerja dengan baik, sehingga banyak material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. seharunsya, konsultan pengawasan, saat penyusunan batu tersebut, jika tidak sesuai spesifikasi harus menegur, sehingga anggaran belasan miliar lebih itu tidak menjadi sia-sia.

“Kalau kami lihat, banyak tanah yang digunakan, bahkan batunya juga kecil-kecil,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRK Abdya Jismi juga mengaku kecewa dengan pembangunan breakwater senilai Rp 14 miliar lebih itu. “Ini batunya coba lihat, kecil-kecil. Ini bukan batu gajah. Bahkan, banyak tanah. Apa seperti ini,” ujarnya.

Ia meminta agar penegak hukum mengusut tuntas pembangunan yang diduga banyak masalah tersebut. Bahkan, jika breakwater itu masih dalam pemeliharaan, pihak rekanan harus bertanggung jawab dan membangun lebih baik lagi.

“Terlepas ini, sumber anggaran dari APBA, tapi selaku (anggota dewan) yang diberikan fungsi pengawasan, kami memiliki hak (mengawasi) untuk setiap pembangunan di Abdya, termasuk anggaran APBN, harus kami awasi,” tegasnya.

Sementara itu, Syamsul Bahri ST meminta agar persoalan hancurnya breakwater itu dikaji secara mendalam. “Seharusnya, sisi alam juga harus dikaji, sehingga rekanan tahu material yang harus digunakan. Jika seperti ini, lama-lama (laut) akan menjadi darat,” ujarnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help