Jajaki Pinjaman Uang di Bank

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen menjajaki pinjaman dengan sejumlah bank untuk

Jajaki Pinjaman Uang di Bank
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
Wabup Bireuen Muzakkar A Gani memimpin apel di RSUD dr Fauziah, Bireuen, Senin (21/8/2017). 

* Untuk Tutupi Biaya Operasional
* Klaim Jasa Medis tak Kunjung Cair

BIREUEN - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen menjajaki pinjaman dengan sejumlah bank untuk menutupi biaya operasional rumah sakit, jasa medis para dokter, perawat, dan tenaga lainnya. Pinjaman dibutuhkan mengingat klaim jasa medis dari penyelenggara program JKN yakni BPJS Kesehatan tertunggak selama tiga bulan dengan nominal hingga Rp 24 miliar. Selasa kemarin, manajemen RSUD pun membahas mekanisme pinjaman, antara lain dengan pihak BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Direktur RSUD Bireuen dr Mukhtar MARS kepada Serambi, Selasa (31/7), mengatakan, sejumlah tenaga medis termasuk anggota satpam di lingkungan RSUD Bireuen mengeluhkan akibat belum dibayarnya uang jasa dari JKN untuk bulan April hingga Juni.

Mukhtar menambahkan, usulan pencarian jasa medis ke BPJS Kesehatan Kantor Perwakilan Bireuen sudah diajukan setiap bulan, namun hingga saat ini belum keluar, sehingga pengadaan berbagai kebutuhan operasional rumah sakit termasuk jasa paramedis terkendala. “Akibat jasa medis belum dibayar, berbagai biaya operasional lainnya juga mengalami kendala termasuk pengadaan bahan habis pakai,” ujarnya.

Besarnya jasa medis yang belum dibayar BPJS untuk setiap bulan rata-rata Rp 8 miliar. Klaim untuk tiga bulan diperkirakan mencapai Rp 24 miliar lebih. Ini belum termasuk data usulan bulan Juli, yang memang belum diajukan. Permasalahan keuangan RSUD Bireuen, kata Mukhtar, sudah disampaikan ke Bupati Bireuen untuk dilakukan peminjaman dana sebagai biaya operasional rumah sakit.

Selain itu, kata Muktar, sudah ada perjanjian atau kerja sama (MoU) dengan perbankan untuk melakukan peminjaman sementara dari bank untuk menutupi kebutuhan rumah sakit. Pinjaman tersebut kelak bisa dilunasi ketika jasa JKN cair dari BPJS. “Masalah jasa JKN yang belum dibayar bukan saja dialami RSUD Bireuen, tapi hampir merata dialami rumah sakit di seluruh Aceh, bahkan ada rumah sakit yang baru menerima jasa medis untuk Maret, sedangkan April hingga Juli belum,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh Serambi dari sejumlah tenaga medis, BPJS Kesehatan sejak dua bulan lalu menurunkan besaran jasa klaim biaya perawatan untuk pasien, terutama sekali untuk biaya operasi dan lainnya, sehingga besaran jasa medis yang dibayar BPJS untuk rumah sakit semakin kecil jumlahnya. Begitupun, Mukhtar mengaku belum bisa memastikan karena jasa medis untuk tiga bulan terakhir belum cair. “Belum kami ketahui naik atau turun, karena jasa medis untuk tiga bulan terakhir belum cair. Apakah ada ketentuan baru atau tidak, manajemen rumah sakit belum mengetahui,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Lhokseumawe yang membawahi BPJS Bireuen melalui staf Komunikasi Publik BPJS Lhokseumawe, Putri Mariati kepada Serambi, Selasa (31/7), mengatakan, jasa medis JKN untuk RSUD Bireuen alokasi bulan April hingga Juni 2018 dalam proses pembayaran. Saat ini menunggu transfer ke rekening rumah sakit. “Kemungkinan akan cair dalam dua hari ini,” kata dia.

Putri Mariati mengatakan, klaim dari rumah sakit untuk bulan April sampai Juni sudah diproses dan segera cair dalam dua hari ke depan. Disebutkan, mulanya berkas klaim yang diajukan rumah sakit dilakukan verifikasi tim BPJS, proses auditing kemudian diteruskan ke BPJS Jakarta. Setelah pengesahan, berkas dikembalikan ke bagian keuangan dan dananya dikirim ke rumah sakit. “Keterlambatan disebabkan sistem antre, sehingga terlambat sedikit,” ujarnya.

Menjawab Serambi besaran klaim yang akan cair, Putri Mariati mengaku tergantung usulan dari pihak rumah sakit dan hasil verifikasi serta auditing. Terkait informasi bahwa besaran uang jasa atau klaim terjadi penurunan, Putri Mariati mengaku belum ada perubahan sama sekali dan masih mengacu kepada ketentuan sebelumnya yaitu Permen Nomor 76 tahun 2016. “Sepertinya belum ada perubahan tentang besaran jasa klaim untuk pasien dan masih mengacu kepada rumus Permen Nomor 76 tahun 2016,” ujarnya. (yus)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help