Opini

Nikah yang tak Dirindukan

PERISTIWA yang menimpa seorang pejabat di Kota Langsa, beberapa hari lalu, telah menambah daftar praktik

Nikah yang tak Dirindukan
Pernikahan timur tengah 

Oleh Zulham Wahyudani

PERISTIWA yang menimpa seorang pejabat di Kota Langsa, beberapa hari lalu, telah menambah daftar praktik diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pasangan dari pernikahan siri. Sebagaimana diketahui bahwa pasangan itu telah dilecehkan dan dipermalukan, bahkan menjadi hiburan dan pelampiasan amarah masyarakat akibat kedua manusia berlainan jenis itu tidak mempunyai bukti ontentik, sebagai sepasang suami istri yang sah di mata hukum.

Semestinya sebagai seorang pejabat publik harus menaati, trasparan, bertanggung jawab, dan juga harus punya budaya malu terhadap hukum. Pernikahan dalam hukum positif, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Bahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan, pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasannya.

Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga nikah siri dianggap sebagai nikah yang tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum, karena tidak tercatat dalam catatan resmi pemerintah. Meski bukan syarat sah sebuah pernikahan dan pernikahan tetap sah selama terpenuhi syarat rukun secara syara’ (hukum Islam), pencatatan pernikahan diwajibkan agar tidak mengusik ketentraman berumah tangga di kemudian hari. Pencatatan ini merupakan langkah pencegahan agar pernikahan tidak menimbulkan perbuatan semena-mena dari oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dialami oknum pejabat di Kota Langsa yang dimandikan air comberan itu.

Hukum nikah siri
Kata “siri” berasal dari bahasa Arab, dari kata sirrun, yang berarti rahasia. Dalam bentuk transitifnya, asarra-yusirru-israrun, artinya merahasiakan dan menyembunyikan. Jadi secara umum dapat dipahami bahwa nikah siri, menurut orang Indonesia, adalah nikah yang dirahasiakan atau pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia. Namun nikah siri versi masyarakat berbeda dengan nikah siri yang dikenal pada zaman sahabat. Pada saat itu nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Istilah ini berasal dari persepsi Umar bin Khattab berdasarkan adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah siri. Adapun nikah siri zaman now adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam, namun tidak dilakukan pencatatan di hadapan PPN sebagai aparat resmi pemerintah. Sehingga tidak mempunyai bukti publikasi dan kekuatan hukum dalam pengadilan untuk penyelesaian masalah, jika terjadi perbuatan yang tidak diinginkan.

Adapun hukumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat kesimpulan dalam Ijtima’ Ulama Se-Indonesia II yang berlangsung pada 25-28 Mei 2006, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur menjelaskan bahwa “Nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif.”

Meskipun nikah siri ini hukumnya sah, namun pernikahan seperti ini adalah nikah yang tak dirindukan oleh pasangan suami-istri di Indonesia, karena: Pertama, tidak terpublikasi. Pada saat permulaan Islam, masjid-masjid adalah tempat yang sangat tepat untuk tersampainya publikasi, karena masjid adalah tempat orang ramai berkumpul bahkan menjadi tempat pertemuan umum.

Meskipun dipahami bahwa nikah siri telah mencukupi dua orang saksi dan wali, maka nikah ini telah sempurna. Karena tidak ada rahasia apabila telah melebihi dua orang. Namun di masa sekarang, pencatatan pernikahan merupakan bentuk pengakuan dan jaminan hak dalam perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi, dan ketatanegaraan. Sehingga prosedur ini menjadi bukti yang dapat mencegah dari kelupaan atau pengingkaran pada hari kemudian.

Semua ulama sepakat bahwa publikasi merupakan sarana pengumuman dan bukti terjadinya transaksi (akad nikah). Namun jika nikah siri hanya dijadikan kedok untuk selingkuh, maka nikah siri ini tidak dapat dibenarkan, karena unsur pokok yang menjadikan haramnya nikah siri adalah adanya usaha merahasiakan pernikahan oleh para pihak. Karena unsur pengumuman kepada khalayak menjadi unsur penentu sah atau tidaknya pernikahan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved