Pemkab Aceh Selatan Diminta Hentikan Vaksin MR

Anggota DPRK Aceh Selatan Tgk Adi Zulmawar meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar menghentikan sementara

Pemkab Aceh Selatan Diminta  Hentikan Vaksin MR
SERAMBI /NUR NIHAYATI
MURID SD 1 Lampoh Saka, Kecamatan Peukan Baro, Pidie disuntik Imunisasi difteri di sekolah itu, Selasa (14/11). 

TAPAKTUAN - Anggota DPRK Aceh Selatan Tgk Adi Zulmawar meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar menghentikan sementara menyuntik vaksin campak measles rubella (MR). Hal itu disampaikannya seiring telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat yang memunculkan pro dan kontra terhadap program pemerintah tersebut.

“Karena ini menyangkut iman dan menyangkut agama, sebagai wakil rakyat, kami meminta kepada Pemkab Aceh Selatan untuk tidak melakukan dulu pemberian vaksin di daerah ini,” kata Tgk Adi Zulmawar kepada wartawan di Tapaktuan, Jumat (3/8).

Menurutnya, penghentian sementara vaksinasi ini dilakukan sampai ada titik terang dan disepakati oleh pihak yang berwenang. Karena merujuk pada Surat Edaran MUI Nomor B-904/DP-MUI/VII/2018 telah menyatakan larangan vaksin rubella itu digunakan.

“Hanya saja pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI telah menganjurkan vaksin itu digunakan. Bahkan telah di lakukan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Padahal di sini masih ada sedikit kontradiksi pendapat,” ujar anggota Komisi B DPRK Aceh Selatan itu.

Disebutkan pencanangan kampanye imunisasi MR di Aceh Selatan telah dimulai pada 1 Agustus 2018 di SMPN 1 Tapaktuan, dengan target siswa sekolah. “Untuk itu kami minta kepada Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan supaya menghentikan sementara, sambil menunggu kepastian berbahaya atau tidaknya imunisasi MR ini dari pihak yang berwenang,” pintanya.

Sementara itu, Sekdakab Aceh Selatan H Nasjuddin SH MM ketika dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, surat edaran MUI tentang vaksinasi MR belum ada. Namun dia mengakui sudah mengetahui masih adanya perdebatan di tengah masyarakat.

“Jika benar ada bukti bahwa imunisasi measles rubella itu berbahaya, kita akan minta Dinas Kesehatan untuk menghentikan sementara dan mengkaji ulang terkait hal ini,” ujarnya.

Nasjuddin juga mengatakan, jika dewan meminta dihentikan sementara dirinya juga mendukung dan akan menyampaikannya ke Dinas Kesehatan setempat. “Ya kalau diminta hentikan sementara ya kita hentikan,” sebut Sekda.(tz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved