Opini

‘E-Niat’ dalam ‘E-Government’ Aceh

PELAYANAN publik yang berbasis cepat, tepat dan terukur, serta jauh dari praktik korupsi menjadi harapan

‘E-Niat’ dalam ‘E-Government’ Aceh

Oleh Firdaus Noezula

PELAYANAN publik yang berbasis cepat, tepat dan terukur, serta jauh dari praktik korupsi menjadi harapan masyarakat dan pemerintah. Kerangka ini telah diterjemahkan dalam layanan berbasis teknologi atau elektronik, yaitu E-government yang diyakini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan pelayanan birokrasi yang lamban, terlalu administratif, tidak efesien, memakan biaya tinggi dan koruptif.

Untuk itu, gebrakan terbaru yang coba dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan menggandeng Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dalam mendorong penerapan E-Governance di Aceh, sudah tepat dan harus mendapat dukungan semua pihak (its.ac.id, 23/7/2018).

Perlu kita garis bawahi bersama bahwa esensi dari E-government bukan hanya memindahkan proses pelayanan publik dari off-line menjadi online. Namun substansi dari konsep E-government sebagai sarana dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis sistem elektronik, diharapkan mampu memberikan dampak efesiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas serta meminimalisir praktik KKN.

Oleh karena itu, untuk mencapai esensi tersebut dari pelayanan publik dan birokrasi yang berbasis teknologi di Aceh dibutuhkan ‘e-niat’ dalam bentuk good will dan political commitment, terutama dari pengambil kebijakan. Selain itu, juga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Modal E-government menjadi satu cara dalam melakukan reformasi birokrasi. Keppres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi salah satunya adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah (E-government). Penerapan ini nantinya akan melahirkan E-Office, E-Administrasi, E-Arsip, E-Planning, E-Budgeting, E-Procurement, E-Performance, dan masih banyak bentuk-bentuk lainnya yang bisa dijawab oleh sistem elektronik. Aceh belum terlambat memulai sistem pelayanan publik berbasis elektronik ini.

Reformasi birokrasi
Wajah buruk yang sudah lazim menjadi pandangan pada birokrasi kita, yaitu mental ingin dilayani bukan melayani. Kultur ini sudah menjadi penyakit kronis di pemerintahan kita yang memerlukan penyembuhan segera mungkin. Tidak hanya itu, sering kita temui permainan birokrasi dan pelayanan publik dengan pola-pola koruptif. Tidak heran jika kemudian banyak sekali yang terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlepas dari polemik yang terjadi, dari kacamata E-government, aksi KPK baru-baru ini di Aceh yang menjerat pihak-pihak “terlibat” yang merugikan negara merupakan suatu usaha yang perlu kita apresiasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

Dalam pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh, Pakar Smart City dan IT dari ITS, Dr Ir Endroyono DEA mengungkapkan bahwa banyak daerah yang berambisi untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis teknologi. Namun tidak sedikit daerah yang tidak maksimal bahkan ada yang gagal dalam melaksanakan E-government. Menurutnya, ada beberapa faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan penerapan E-government, yaitu ketersediaan SDM dan faktor komunikasi antara pemimpin daerah dengan pemangku kepentingan terkait juga sangat mempengaruhi.

Dalam konteks Aceh, tantangan utamanya adalah memersiapkan SDM yang mampu menciptakan, memahami serta menjalankan percepatan sistem ini. Mengandalkan SDM dari luar daerah seperti mengambil tenaga ahli dari ITS bukanlah langkah strategis untuk jangka panjang. Hemat saya, kita butuh putra daerah kompeten yang memahami kompleksitas dan keunikan budaya ke-aceh-an dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik di Aceh.

Salah satu langkah konkret yang harus menjadi fokus Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ke depan adalah memfasilitasi putra-putra Aceh potensial di bidang ini untuk belajar di dalam dan luar negeri melalui program beasiswa pemerintah Aceh. Ini penting, mengingat teknologi terus berkembang dan mengadopsinya dalam pemerintahan adalah sebuah keniscyaan. Karenanya kolaborasi Teknologi Informasi (TI) dan Ilmu Pemerintahan adalah cara tepat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Bernilai ibadah
Terakhir perlu dipahami juga bahwa tafsir pelayanan berbasis E-government memiliki nilai ibadah bila dikaitkan untuk kebaikan, kemudahan dan perubahan. Modal Aceh sebagai wilayah mayoritas Muslim menjadi aspek penting dibahas dalam pertemuan-pertemuan resmi pemerintah. “E-Niat” atau juga political will dari pengambil kebijakan menjadi modal dalam menerapkan E-government dalam berbagai lini pelayanan publik di Aceh.

Kehadiran Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah ke kampus ITS telah menunjukkan political will-nya untuk memulai penerapan E-government sebagai satu upaya mewujudkan visi “Aceh Hebat”. Dari 15 Program Unggulan “Aceh Hebat”, penerapan E-government tergambar setidaknya dalam dua program, yaitu Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu) dan “Aceh Peumulia”. Dalam anggaran 2018, Pemerintah Aceh sudah mengalokikan Rp 47 miliar untuk Aceh SIAT dan Rp 57 miliar untuk “Aceh Peumulia”.

Bila ditarik benang merahnya, alokasi ratusan miliar dari kedua program ini adalah upaya percepatan reformasi birokasi di Aceh dan upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang mulia sebagai satu bentuk dari “Aceh Hebat”. Karena itu “e-niat” menjadi modal dasar dalam implimentasi dari kedua program ini. Kita berharap, dengan penerapan E-government secara serius bisa menghadirkan Pemerintah Aceh yang terbuka dan jauh dari korupsi. Semoga!

* Firdaus Noezula, alumnus Teknik Informatika Universitas Malikussaleh (Unimal), saat ini aktif sebagai Pengurus DPD II KNPI Aceh Utara. Email: firdausnoezula@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help