Opini

Membangun Dunia Usaha di Aceh

SELAMA lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, kondisi ekonomi di Aceh tidak begitu menggembirakan

Membangun Dunia Usaha di Aceh
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma mengunjungi lokasi pembangunan pabrik semen di Laweung 

Oleh Mohd. Din

SELAMA lebih dari sepuluh tahun terakhir ini, kondisi ekonomi di Aceh tidak begitu menggembirakan. Proses suksesi pemimpinan daerah yang sudah berapa kali pascakonflik mestinya menjadi momentum emas mendorong kemajuan Aceh, tapi justru peralihan kepemimpin yang cukup damai belum memberikan korelasi positif pada perbaikan kualitas hidup rakyat, khususnya dalam bidang ekonomi dan dunia usaha. Dalam kesempatan ini, saya tidak menulis faktor kemampuan dan kualitas pemimpin sebagai penggerak ekonomi, melainkan hanya melihat dari satu sudut pandang mendorong tumbuhnya ekonomi daerah, khususnya dunia usaha.

Melihat angka kemajuan ekonomi Aceh yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), serta melihat secara langsung denyut ekonomi daerah selama kurun waktu sepuluh tahun, rasanya kita sangat prihatin. Laju pertumbuhan ekonomi Aceh, di samping rendah, sekaligus juga berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun tertentu, malah pertumbuhan ekonomi Aceh negatif. Indikasi lain, seperti pendapatan per kapita, kesenjangan pendapatan, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin, juga menunjukkan rasa kurang puas yang mendalam.

Di samping itu, dua sektor yang paling banyak menyerap anggaran di luar pembangunan infrastruktur dan biaya operasional pemerintah, yaitu sektor kesehatan dan pendidikan, juga belum menunjukkan angka kemajuan yang signifikan. Kualitas lulusan sekolah dan perguruan tinggi, serta kualitas kesehatan masyarakat Aceh dibandingkan dengan banyak daerah lain masih jauh dari harapan dan bertolak belakang dengan besarnya kucuran anggaran.

Saya melihat dan yakin bahwa apa yang terjadi dalam ekonomi Aceh ini adalah sebuah ironi. Bayangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di dalamnya termasuk (didukung dalam jumlah besar) dana otonomi khusus (saya sering menyebutnya sebagai uang darah rakyat sebagai kompensasi korban konflik), adalah tertinggi di Pulau Sumatera. Jauh lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara yang ekonominya terus berkembang baik dengan dukungan sektor industri, perdagangan dan perkebunan. Apalagi dibandingkan dengan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan daerah lain di Pulau Sumatera dan luar Pulau Jawa, Aceh memiliki volume anggaran yang lebih besar.

Lalu pertanyaannya, mengapa kondisi ekonomi Aceh tersebut bertolak belakang dengan volume anggaran pemerintahnya? Banyak jawaban yang bisa diberikan dan banyak sudut pandang yang bisa disampaikan untuk menjelaskan betapa ironinya ekonomi Aceh. Masing-masing orang, termasuk juga para birokrat dan politikus punya argumentasi sendiri. Tetapi, secara logika dan dengan pemahaman yang sederhana, jumlah anggaran yang besar lalu tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap kemajuan daerah, patut diperkirakan bahwa ada yang kurang tepat atau keliru dalam pengelolaan anggaran daerah.

Tidak tepat sasaran
Beberapa kesalahan tersebut, setelah meneliti sekilas dan melihat secara umum dapat saya sampaikan, kesalahan itu terjadi disebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dan sebagian besar digunakan pada sektor yang kurang produktif. Termasuk di antaranya digunakan untuk hibah (beberapa waktu lalu banyak dikucurkan ke banyak lembaga non-pemerintah) dan dana Aspirasi Dewan yang tidak jelas arahnya dan sekadar “kemurahan hati” dari politikus dan pejabat.

Tentu saja, bila ditelusuri lebih jauh lagi, masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan anggaran tidak efektif, seperti anggaran untuk keperluan atau kepentingan “kelompok” tertentu dengan mengamuflasekan nomenklatur untuk bisa mencairkan dana tanpa banyak persoalan dengan auditor, tender dan pelaksanaan yang tidak benar. Di samping itu, banyak proyek pemerintah yang terlantar (sudah rampung tapi belum atau tidak bisa digunakan) dan tingginya tingkat korupsi, langsung dan tidak langsung adalah jawaban lain rendahnya dampak kegiatan anggaran dalam kegiatan ekonomi rakyat.

Di Aceh saat ini, saya melihat, anggaran pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota, merupakan satu sumber dana penting stimulan daya beli rakyat sebagai satu bagian dari menunjang pertumbuhan ekonomi. Secara umum masyarakat bisa merasakan bahwa ketika gonjang-ganjing dan keterlambatan penetapan anggaran secara otomatis memengaruhi denyut ekonomi rakyat. Karena anggaran pemerintah ini boleh dibilang satu-satunya sumber dana yang secara cepat menggerakkan daya beli masyarakat.

Namun, di balik itu semua, saya melihat bahwa daya stimulasi ekonomi dari anggaran tersebut, belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Anggaran yang besar lebih banyak digunakan untuk biaya operasional pemerintah daerah dan sebagian digunakan untuk membangunan infrastruktur, sementara untuk stimulan ekonomi rakyat secara langsung praktis terlalu kecil. Apalagi, banyak dugaan yang berkembang, sebagian menguap menjadi “dana bancakan”.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help