PA Ragukan Loyalitas Kadernya

Parameter Institute menilai ada sebuah keraguan dari Partai Aceh (PA) terhadap loyalitas kadernya yang maju ke DPR-RI

PA Ragukan Loyalitas Kadernya
IQBAL AHMADY, Direktur Parameter Institute

* Jika Maju Lewat Parnas Selain Gerindra
* Ketentuan Rangkap Partai dan Afiliasi Perlu Dipertegas

BANDA ACEH - Parameter Institute menilai ada sebuah keraguan dari Partai Aceh (PA) terhadap loyalitas kadernya yang maju ke DPR-RI melalui partai nasional (parnas) selain Gerindra.

Hal ini merujuk pada pernyataan Ketua DPA-PA, Muzakir Manaf alias Mualem yang memberi dukungan hanya kepada bacaleg DPR RI dari Gerindra, serta desakan pergantian Muharuddin dari Ketua DPRA.

“Dukungan Mualem hanya kepada bacaleg DPR RI dari Gerindra sangat beralasan, sebab kedua partai tersebut memang berafiliasi,” kata Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady kepada Serambi, Minggu (5/8).

Karena itu pula, rangkap keanggotaan partai di PA dan Gerindra tidak akan menimbulkan persoalan, karena kedua partai memiliki kepentingan yang sama dalam Pilkada maupun Pilpres nanti.

Berbeda halnya bila rangkap keanggotaan bukan dengan parnas yang memiliki afiliasi dengan PA, loyalitas kader bisa diragukan. “Inilah yang terjadi pada Ketua DPRA Muharuddin yang maju melalui NasDem. Loyalitasnya sebagai kader PA diragukan,” ungkap Iqbal.

Merujuk dukungan Mualem hanya kepada bacaleg Gerindra, ia juga mensinyalir jika sebagian kader PA yang maju melalui parnas (kecuali Gerindra), sebenarnya merupakan inisiatif pribadi karena tidak lagi diusung PA untuk maju ke DPRA.

“Jika mereka maju atas perintah partai atau titipan partai, tentu Mualem juga memberikan dukungan dan rekomendasi bagi mereka, tidak hanya kepada bacaleg Gerindra saja,” tambahnya.

Di sisi lain, Iqbal menilai, meski rangkap keanggotaan dan afiliasi (kerja sama) untuk partai lokal secara aturan memang dibolehkan, tetapi aturan tersebut belum memberi batasan tegas.

Di dalam UUPA maupun di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal, ia katakan, tidak diatur apakah afiliasi hanya bisa dilakukan dengan satu partai nasional saja atau bisa dengan semua partai nasional.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved