Home »

Opini

Opini

Butuh ‘Tujuh Mata’ di Simpang Tujuh Uleekareng

KAWASAN Simpang Tujuh Uleekareng secara administratif masuk dalam wilayah Kota Banda Aceh

Butuh ‘Tujuh Mata’ di Simpang Tujuh Uleekareng
Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh 

Oleh Cut Zamharira

KAWASAN Simpang Tujuh Uleekareng secara administratif masuk dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dari simpang ini, masyarakat dapat mengakses ke beberapa tujuan penting, seperti sekolah, bandara, kampus, dan perkantoran. Lokasi yang cukup strategis, bukan daerah terkena bencana tsunami dan bebas banjir, sering menjadi pertimbangan warga memilih lokasi Uleekareng sebagai pemukiman pascatsunami 2004.

Berdasarkan pengamatan penulis, lima tahun terakhir jumlah pertumbuhan bangunan sekitar Uleekareng semakin padat, baik perumahan maupun pertokoan. Banyak areal persawahan yang tersulap menjadi perumahan baru, bahkan hingga ke perbatasan antara Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar. Harga tanah pun semakin meningkat, terutama pasca-perbaikan beberapa ruas jalan menuju bandara dan kampus Darussalam.

Memicu kemacetan
Perumahan yang menjamur, tingginya urbanisasi dan mobilisasi kenderaan pribadi memicu kemacetan yang luar biasa di sekitar Simpang Tujuh Uleekareng sejak 2012. Terlebih pada jam-jam tertentu padi dan sore hari. Seorang warga mengatakan, “Kita kalau melewati simpang ini harus punya tujuh mata.” Bagaimana tidak, pengemudi tidak dapat memprediksi ke mana arah pengemudi lainnya, karena banyaknya arah di simpang ini. “Pakai feeling aja sudah, atau hukum rimba, siapa yang berani dia yang dapat lolos dengan cepat. Siapa yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, maka dia akan bertahan,” tambahnya.

Perilaku pengemudi yang ingin lebih cepat sampai tujuan dan juga karena tidak adanya lampu pengatur lalu lintas di simpang dengan “tujuh mata” itu, membuat kondisi lalu lintas semrawut, tak terkendali. Ironisnya, fakta ini kian parah karena letak pasar tradisional yang tidak tertata dengan apik. Meskipun area pasar agak masuk ke dalam, namun kian hari jumlah pedagang terus bertambah ke pinggir jalan. Belum lagi para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di sore hari, semakin membuat kompleksnya permasalahan lalu lintas seputar Simpang Tujuh.

Pada 2015 Pemko Banda Aceh telah menyelenggarakan FGD terkait rencana penataan kawasan Simpang Tujuh Uleekareng, yang output-nya adalah tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pusat kota baru dan Uleekareng (website; Bappeda Kota Banda Aceh). Namun, meskipun sudah selesai pada tahap regulasi dan dokumen, ternyata kemudian Pemko Banda Aceh mengatakan bahwa rencana relokasi kawasan strategis Simpang Tujuh Uleekareng terkendala anggaran. Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 miliar (Serambi, 8/1/2016).

Seharusnya ini tidak menjadi alasan untuk menunda penataan ruang, karena dapat dimulai dari hal yang paling urgent, yaitu mencari penyebab dan solusi untuk mengurai kemacetan lalu lintas Uleekareng dan kurang higienisnya lingkungan sekitar. Penundaan penataan kawasan ini akan menjadi “bom waktu” bagi kota Banda Aceh sebagai “Kota Gemilang”.

Beberapa ruas jalan yang sempit, jumlah volume kenderaan yang padat, pasar dan pedagang kaki lima yang memakan bahu bahkan badan jalan, area parkir yang tidak teratur, serta sampah yang juga ikut parkir di bahu jalan adalah satu persoalan yang tampaknya butuh penanganan segera.

Tata kelola kota menurut UNDP adalah sebagai pelaksanaan dari aspek politik, ekonomi, yang merupakan landasan pembangunan yang mempunyai kewenangan administratif untuk mengelola urusan bangsa dalam semua tingkatan. Tata ruang kota jelas lebih rumit dibandingkan dengan tata ruang pedesaan, dikarenakan kompleksnya zona yang harus ditata, termasuk wilayah perdagangan/jasa, perumahan, pendidikan, industri, wisata, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain.

Setidaknya ada empat tolak ukur tata kota yang baik (Intisari, 2013), yaitu: Pertama, kota harus berfungsi dengan baik/tata ruang berfungsi optimal; Kedua, kota harus memiliki sirkulasi, sehingga penghuninya bisa berpindah tempat dengan baik; Ketiga, tata ruang kota harus dikembangkan berdasarkan penataan bangunan, dan; Keempat, drainase dan sanitasi harus berfungsi optimal.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help