APBA 2019 Rentan Kepentingan Politik

Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai pembahasan RAPBA 2019

APBA 2019 Rentan Kepentingan Politik
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Jelang Pemilu Legislatif
* Jangan Lagi Akomodir Usulan di Tengah Jalan

BANDA ACEH - Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai pembahasan RAPBA 2019 akan sangat rentan dengan kepentingan politik. Salah satunya karena menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2019.

“Kalau merujuk pada pelaksanaan even pemilu ke depan, kecenderungan adanya deal-deal politik dalam pembahasan anggaran akan sangat terbuka lebar,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, dalam diskusi ‘Memahami dan Mengawasi Penggunaan Anggaran Publik’ yang dilaksanakan Forum LSM Aceh, di Hotel 61, Banda Aceh, Rabu (8/8).

Selain event pemilu, hal lain yang diduga ikut membuka ruang adanya deal-deal politik itu adalah hubungan eksekutif dan legislatif yang saat ini sedang dalam tahap rekonsiliasi, memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat memanas. “Jadi deal-deal politik itu kita duga akan ada jelang pengesahan, tujuannya untuk menggolkan aspirasi dewan demi kepentingan politik 2019,” ujar Askhalani kepada Serambi seusai diskusi.

Kajian GeRAK, aspirasi dewan, hibah, dan bansos merupakan salah satu sumber korupsi terbesar. Berada pada peringkat dua tren korupsi di Aceh setelah sektor pengadaaan barang dan jasa yang berasal dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Oleh karena itu ia mengingatkan agar APBA 2019 nanti harus benar-benar berdiri sendiri sesuai dengan kebutuhan publik dan tidak lagi mengkomodir usulan dana ‘becakan’ aspirasi di tengah jalan. “APBA 2019 harus benar-benar terbebas dan tidak tersandera dengan politik kepentingan,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh dia lanjutkan, harus benar-benar konsisten melakukan kerja-kerja dan menghindari terbukanya peluang deal-deal politik anggaran dalam pengusulan APBA 2019. “Kita dorong Pemerintah Aceh agar konsisten dengan proses yang sudah diperkenalkan KPK, yaitu soal e-planing dan e-budgeting,” tambahnya.

Sebelumnya dalam diskusi tersebut, Askhalani juga menyinggung tentang prioritas alokasi anggaran APBA 2019 yang sebesar 15,7 triliun, dikaitkan dengan program prioritas APBA 2019. Salah satu yang disorot adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang berada di urutan pertama dalam daftar delapan program prioritas APBA 2019.

Askhal mengatakan, progam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran itu tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Sebagian besar anggaran APBA masih tersedot ke sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, yang juga menjadi sektor paling banyak dikorupsi.

Dari total anggaran Rp 15,7 triliun, alokasi pada sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, ia sebutkan tidak lebih dari Rp 1 triliun. “Jadi bagaimana bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran? Saya ragu. Saya kira ini perlu menjadi perhatian,” demikian Akskhalani.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help