KPK Periksa Pejabat Kemendagri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

KPK Periksa Pejabat Kemendagri
Febri Diansyah 

* Terkait Kasus OTT di Aceh

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indra Baskoro, Rabu (8/8). Indra dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Aceh yang melibatkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (8/8) sebagaimana dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, Febri Diansyah menuturkan, penyidik KPK sedang fokus mengusut kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

Febri mengatakan penyidik KPK belum bicara tentang ada atau tidak ada perbuatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus yang melibatkan Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi tersebut. “Kami belum bicara tentang ada atau tidak ada tindak pidana pencucian uang. Tapi apakah memungkinkan itu dikembangkan, itu sepenuhnya tergantung pada kecukupan bukti yang mengarah ke sana (TPPU),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah KPK, Jakarta, Kamis (2/8).

Febri mengatakan saat ini penyidik KPK sedang meminta klarifikasi secara lebih rinci terkait aliran dana Aceh International Marthon kepada sejumlah saksi, temasuk Steffy Burase, wanita yang disebut-sebut punya hubungan spesial dengan Irwandi Yusuf.

Sebelumya, pada hari Rabu (1/8/2018), KPK telah memeriksa Fenny Steffy Burase. Wanita Manado ini merupakan salah satu panitia Aceh Marathon 2018. Dalam kasus ini, Irwandi terlibat dalam dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018.

“Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018) saat mengumumkan penetapan status tersangka terhadap Irwandi. (dan/*)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help