MK Tolak Gugatan Sengketa dari Aceh

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada Kota Subulussalam

MK Tolak Gugatan Sengketa dari Aceh
IST
Tim Kuasa hukum pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih, Affan Alfian Bintang/Salmaza (Bisa), foto bersama usai sidang putusan sela gugatan sengkata Pilkada 2018 di Mahkamah Konstitusi RI, di Jakarta, Kamis (9/8/2018). 

* Pilkada Aceh Selatan dan Subulussalam

SUBULUSSALAM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan. Putusan tersebut disampaikan dalam sidang putusan, Kamis (9/8).

Untuk Pilkada Subulussalam, gugatan diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Sartina-Dedi Anwar Bancin (Mesada). MK dalam putusan nomor 57/PHP.KOT-XVI/2018, menolak gugatan pasangan ini karena pengajuannya telah melewati tenggang waktu, yakni tiga hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Muhammad Syafrijal Bako SH selaku ketua tim kuasa hukum Bintang-Salmaza mengapresiasi putusan MK. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Subulussalam atas dukungan dan doa. “Dengan putusan MK ini, Bintang-Salmaza sudah sah menjadi wali kota dan wakil wali kota Subulussalam,” kata Syafrijal didampingi rekannya Yahya SH.

Selain melewati tenggang waktu, MK menolak gugatan Sartina-Dedi karena selesih suara sebagaimana yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan melampaui dari 2 persen. Untuk diketahui selisih perolehan suara antara Sartina-Dedi dan Bintang-Salmaza mencapai 11,98 persen.

“Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, quod non, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut. Dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017,” kata hakim MK dalam putusannya.

Sedangkan untuk Pilkada Aceh Selatan, gugatan diajukan oleh pasangan calon HT Sama Indra-H Harmaini (PUTIH). Sama seperti sengketa Pilkada Subulussalam, MK menolak gugatan pasangan ini juga karena dianggap telah melewati tenggang waktu yang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

“MK menyatakan permohonan yang diajukan oleh T Sama Indra-Harmaini terhadap KIP Aceh Selatan terkait perselisihan hasil Pilkada Aceh Selatan 2018 dinyatakan tidak dapat diterima (NO),” kata kuasa hukum pasangan Azwir-Tgk Amran (Azam), Imran Mahfudi SH MH, saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (9/8).

Lebih lanjut dia mengatakan, kemenangan Azam di MK ini adalah kemenangan masyarakat Aceh Selatan. Ia juga memastikan bahwa hasil Pilkada Aceh Selatan tak bisa diperkarakan lagi. “Tidak ada lagi langkah hukum yang bisa membatalkan putusan hasil Pilkada Aceh Selatan,” pungkasnya.

Terpisah , pasangan Sartina-Dedi Anwar Bancin (Mesada) mengaku kecewa atas putusan MK karena dinilai membahas masalah di luar perkara. Karena itu, pasangan ini akan menggugat kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Banda Aceh.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help