Rekanan Kasus Kemenag Ditahan

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan HS, Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri, Banda Aceh

Rekanan Kasus Kemenag Ditahan
Penyidik Kejati Aceh menahan tersangka HS, Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri terkait kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kanwil Kemenag Aceh tahun 2015, di Kejati Aceh, Kamis (9/8). Tersangka di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banda Aceh selama 20 hari ke depan. SERAMBI/BUDI FATRIA 

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menahan HS, Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri, Banda Aceh, Kamis (9/8). Ia merupakan rekanan proyek perencanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh tahun 2015 yang terletak di Jalan Abu Lam U, Banda Aceh.

HS ditahan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek yang dibiayai APBN 2015 dengan taksiran kerugian negara Rp 1,1 miliar lebih.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Dr Chaerul Amir MH melalui Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH menjelaskan, tersangka HS ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banda Aceh yang berlokasi di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, sejak kemarin hingga 20 hari ke depan.

Menurut Kajati, penahanan itu dilakukan setelah pihaknya memeriksa sejumlah alat bukti. “Kita menahan yang bersangkutan sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Alasannya, kita takut tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti,” kata Chaerul Amir.

Amatan Serambi, tersangka HS dibawa ke Rutan Banda Aceh sekitar pukul 16.12 WIBmenggunakan mobil tahanan. Saat diboyong ke mobil tahanan, tersangka HS yang sudah mengenakan rompi tahanan tampak menutupi wajahnya dengan tangan untuk menghindari sorotan wartawan.

Sebelum diboyong ke Kajhu, tersangka HS yang didampingi kuasa hukumnya, Muslim Muis SH terlebih dulu diperiksa di Ruang Bidang Tindak Pidana Khusus kejati Aceh. Penahanan HS tak lama setelah penyidik Kejati menggeledah Kantor PT Supernova Jaya Mandiri, Jumat (3/8) dan Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (2/8).

Saat menggeledah kantor rekanan, penyidik menyita sejumlah dokumen, termasuk lima central processing unit (CPU) dan satu unit monitor. Selain menemukan dokumen dan surat-surat di kantor itu, penyidik juga mendapati sejumlah dokumen di belakang kantor dengan kondisi tergeletak begitu saja di lantai serta adanya bekas pembakaran.

Selain HS, Kejati sebenarnya sudah menetapkan seorang tersangka lain, yaitu Y, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kanwil Kemenag Aceh. Namun, hingga kini Y belum ditahan. “Kita bersabar dulu, sebentar lagi. Untuk saat ini, satu dulu,” katanya.

Kajati juga menyampaikan, kerugian negara dalam kasus itu dianggap total loss. Sebab, saat ini sedang dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. “Kita anggap total loss. Jadi, kerugian negara sebesar 1,1 miliar rupiah lebih atau senilai kontrak,” sebut dia.

Untuk diketahui, perencanaan pembangunan gedung Kanwil Kemenag Aceh dikerjakan oleh PT Supernova Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp 1,1 miliar lebih dari pagu Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBN 2015. Pada 2016, penyidik mulai mengusut proyek itu dan kemudian menetapkan dua tersangka.

Kajati menyatakan, saat ini pihaknya terus melengkapi berkas perkara kasus itu untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. “Sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Saat ini perkara tersebut masih dalam penyidikan,” demikian Kajati Aceh, Chaerul Amir.

Kuasa Hukum HS, Muslim Muis SH menyatakan, pihaknya akan mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka dan penahanan kliennya oleh jaksa. “Praperadilan akan kita ajukan secepatnya,” kata Muslim seusai tersangka HS ditahan.

Dikatakan, menahan tersangka memang kewenangan kejaksaan. Tapi, lanjut Muslim, kliennya juga punya hak untuk melakukan hal-hal yang bisa menyatakan penahanan itu tidak sah menurut hukum. “Langkah hukum yang akan diambil nanti, kita koordinasikan dulu dengan tersangka. Sejauhmana penahanan ini sah atau tidak secara hukum. Karena menurut kita, hingga saat ini belum ada kerugian negara yang timbul,” ujarnya.

Di samping upaya praperadilan, Muslim juga menyatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum lain. “Sebab, analisis kita sampai saat ini kerugian negara belum ada. Siapa yang mengaudit, BPK, BPK RI, sampai saat ini belum ada itu,” pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help