Salam

Tambahan Libur PNS Jangan Ganggu Pelayanan

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh mendapat tambahan libur Idul Adha

Tambahan Libur PNS Jangan Ganggu Pelayanan
WAKIL Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT bersalaman dengan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak saat berkunjung ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Banda Aceh, Kamis (21/6). Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi usai libur Lebaran. 

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh mendapat tambahan libur Idul Adha selama dua hari, yakni pada Kamis hingga Jumat (23-24 Agustus). Hari Raya Haji sendiri jatuh pada Rabu (22/8). Dengan demikian, total libur kantor pemerintahan di Aceh dalam rangka Idul Adha lamanya tiga hari. Karena bersambung dengan Sabtu dan Minggu, maka pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baru akan dibuka kembali pada hari Senin, 27 Agustus 2018.

Penambahan libur setelah libur nasional dalam rangka Idul Adha itu ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT melalui surat edaran Nomor 06.1.2/21400 tertanggal 31 Juli 2018. Surat itu ditujukan kepada bupati/wali kota di seluruh Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Asisten Sekretaris Daerah Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), para kepala biro di jajaran Setda Aceh. Surat itu juga dikirim ke bupati/wali kota di 23 kabupaten/kota di Aceh sebagai pedoman pemerintah kabupaten/kota dalam mekanisme penambahan libur dalam rangka Idul Adha 2018.

Oleh sebab itu, bagi kabupaten/kota atau instansi yang menerapkan pola enam hari kerja dalam seminggu, wajib menambah kekurangan jam kerja sebanyak 6,25 jam dalam seminggu selama dua minggu dengan menambah jam kerja 1 jam 4 menit (64 menit) setiap hari selama 12 hari kerja, sebagai pengganti jam kerja akibar libur tambahan Idul Adh 1439 H. Sedangkan yang menerapkan lima hari kerja wajib menggantinya pada dua kali hari Sabtu, yakni 1 dan 8 September 2018.

Dalam edaran itu, Plt Gubernur menginstruksikan, instansi atau satuan kerja yang berfungsi melayani langsung masyarakat, diharuskan mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski adanya penamabahan libur setelah Idul Adha 1439 H. Bila ada pegawai yang tidak masuk kerja pada hari itu tanpa alasan yang jelas, Plt menginstruksikan agar pimpinan instansi mengambil tindakan disiplin sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Pada Idul Fitri 1439 H, PNS juga mendapat tambahan libur beberapa hari sehingga total hari liburnya mencapai 11 hari, termasuk hari Minggu. Di antara alasan pemberian tambahan libur itu adalah memberi waktu yang cukup untuk bersilaturahim dengan keluarga.

Bagi kalangan PNS dan keluarganya, keputusan penambahan libur Hari Raya Idul Adha itu pastilah disambut suka cita. Bukan hanya cukup untuk bersilaturrahmi, tapi juga bisa jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri.

Namun, yang perlu kita ingatkan adalah pelayanan-pelayanan khusus langsung pemerintah kepada masyarakat tidak boleh terhambat karena adanya tambahan liburan itu. Harus ada lokat atau petugas disiagakan untuk melayani masyarakat pada hari libur itu.

Sebaliknya, kepada warga yang membutuhkan layanan dari pemerintah, sebaiknya diurus dari sekarang sebelum waktu “libur panjang” itu. Misalnya, mengurus dokumen-dokumen penting kebutuhan melanjutkan pendidikan, berobat, dan lain-lain.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved