Lulusan SD Wajib Hafal Juz Amma

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara sudah merumuskan pendidikan islami (kurikulum terintegrasi) sebagai draf peraturan bupati (perbup)

Lulusan SD Wajib Hafal Juz Amma
Siswa sebagai peserta program peningkatan kualitas hafiz dan dakwah Islam di Kabupaten Abdya, berlatih untuk menghafal Alquran, mensetor halaman Alquran yang sudah mampu dihafal kepada pelatih/pemateri berasal dari Pesantren Nurul Fikri Lembang, Jawa Barat. Kegiatan selama 15 hari di Khana Pakat Quest Haouse Blangpidie sudah berlangsung selama enam hari sampai, Rabu (7/6). SERAMBI/ZAINUN YUSUF 

* Masuk Rumusan Perbup Pendidikan Islami

LHOKSUKON - Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Utara sudah merumuskan pendidikan islami (kurikulum terintegrasi) sebagai draf peraturan bupati (perbup) atas Qanun Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu materi dalam draf perbup tersebut adalah, lulusan dari sekolah dasar (SD) diharuskan mampu menghafal Quran minimal juz ke-30 (juz Amma), sedangkan lulusan SMP bisa menghafal dua juz, sementara lulusan SMA diharuskan hafal tiga juz.

“Draf itu sudah kita susun pada 2017 dan besok (hari ini-red), kita akan mengadakan focus group discussion (FGD) dengan menggundang ulama, pemangku pendidikan dari organisasi profesi guru, serta sejumlah pihak terkait lainnya,” ujar Ketua MPD Aceh Utara, Anwar kepada Serambi, Jumat (10/8). “FGD ini rencananya akan kita gelar di Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah III,” imbuhnya.

Dijelaskannya, perumusan materi perbup tersebut juga sesuai dengan visi misi Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). “Kita berharap, nantinya lulusan dari sekolah bukan hanya mampu membaca Alquran, tapi juga mampu menghafal dan bisa mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari mereka,” ulasnya.

Karena itu, ungkap Anwar, pihaknya berharap semua elemen yang hadir dalam FGD dapat memberikan masukan dan saran untuk perumusan pendidikan islami di Aceh Utara, sehingga ke depan proses penyusunan perbup tersebut bisa dilakukan secara tuntas sampai menjadi regulasi.

“Rumusan perbup ini memang dilakukan atas inisiatif dari MPD untuk pendidikan yang lebih baik di Aceh Utara,” tukasnya. “Dalam kegiatan itu, kita juga sedang mempersiapkan revisi Qanun Aceh Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pedidikan dan Qanun Nomor 5 tahun 2009 tentang MPD, serta draf perbup tentang perlindungan hukum tenaga pendidik dan kependidikan,” pungkas Anwar.(jaf)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved