Opini

PKA dan Acehnologi

SUDAH 7 tahun Acehnologi, sejak pertama dikumandangkan pada 2011. Kata Acehnologi yang konon sebelum 2011 pernah populer

PKA dan Acehnologi
PENGUNJUNG melihat sirih yang sudah disusun oleh peserta lomba di arena PKA Ke-7, Museum Aceh, Banda Aceh, Kamis (9/ 

Oleh Ramli Cibro

SUDAH 7 tahun Acehnologi, sejak pertama dikumandangkan pada 2011. Kata Acehnologi yang konon sebelum 2011 pernah populer di kalangan mahasiswa Aceh di Yogyakarta itu, kemudian terus disempurnakan narasinya oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad hingga hari ini mencapai 6 volume buku. Kata Acehnologi, siapa pun yang mendengarnya akan faham bahwa ia tidak lain dan tidak bukan pastilah ilmu yang berbicara tentang Aceh dari sudut pandang keacehan.

Kata Acehnologi, siapa pun mendengarnya pasti akan paham, bahwa ia berbicara tentang kemandirian ilmu-ilmu lokal (subaltern studies) ketika berhadapan dengan paradigma keilmun global khususnya American approach (pendekatan Amerika) atau American schools (mazhab berpikir Amerika) yang selama ini mendikte dan mengkooptasi garis-garis besar haluan pendidikan kita.

Acehnologi kemudian menjadi redup begitu saja. Proklamasi kemerdekaan intelektual tersebut kemudian dijawab dengan cibiran, mungkin karena dalam diri kita berlaku kaedah bek na manok agam laen (jangan ada ayam jago lain), membuat kita sulit untuk saling menghormati dan lebih jauh lagi, sulit untuk saling bekerja sama. Dan nyan raja mandum adalah diksi faktual yang ingin mengatakan bahwa semua kita ingin menjadi raja. Artinya, kerja sama di antara kita nyaris merupakan perkara polemik.

Sepi dari diskursus
Acehnologi bahkan sepi dari diskursus dua kampus besar Aceh, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan UIN Ar-Raniry di tengah gemuruh kampus-kampus lain di luar daerah yang menyuarakan mazhab ilmu yang melokal. Di saat berbagai kampus di Tanah Air berlomba-lomba menarasikan lokalitas daerahnya, kita malah melarung ilmu dalam lautan sekuler dan monetisasi kapital yang melahirkan kesimpulan naif, “Bahwa prinsip-prinsip keilmuan sejatinya tidak memiliki hubungan dengan budaya (dan agama). Dan bahwa prinsip-prinsip keilmuan harus diarahkan pada kesejahteraan kapital, tentang gaji dan pangkat, bukan kesadaran budaya apalagi membangun pribadi yang berkarakter.”

Mungkin, seperti kata Daoed Joesoef (1926-2018) bahwa “Sejak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipisah, pendidikan kita tidak lagi berorientasi pada nilai-nilai budaya.” Departemen Pendidikan Nasional membuat pendidikan kehilangan lokalitasnya. Pendidikan justru menjauhkan orang dari diri sendiri. Begitupun kehadiran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, mengindikasikan tafsir bahwa bahwa narasi kebudayaan kita berorientasi kepada kapital wisata. Pendidikan tidak lagi tentang bagaimana mengenal budaya, tapi lebih kepada corong pencari kerja sebagai tuntutan dari kapitalisme. Dan kebudayaan tidak lagi tentang bagaimana membangun kesadaran moral dan karakter diri tapi lebih kepada alasan kapital, bagaimana ia dapat dijual, dapat diuangkan atas nama investasi.

Pendidikan dibiarkan abadi dengan nilai-nilai sekulerisme dan kapitalisme-nya. Pendidikan bukan menciptakan manusia terpelajar yang sadar budaya, tapi sadar karir, perihal bagaimana pendidikan yang tinggi harus menjamin akumulasi penghasilan dan materi yang juga tinggi. Dan kebudayaan dimonetisasi dalam bingkai pariwisata dan dihidangkan sebagai hantaran dan sesembahan bagi pencari kenikmatan duniawi dan para memilik modal.

Walhasil, baik pendidikan maupun kebudayaan, dua-duanya telah menjadi sembelihan yang dikorbankan pada kepentingan global, tanpa kita mampu untuk mengantisipasinya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki instrumen perlawanan yang tepat. Dan Acehnologi belum dipercayai untuk didapuk menjadi menjadi panglima bagi arah baru perlawanan tersebut.

PKA contohnya. Apa lagi yang dituju selain mata kapital atas nama mendorong investasi dan peningkatan industri pariwisata? Soal muatan syariat Islam, soal kesadaran nilai, soal kecintaan pada budaya leluhur, soal rekonstruksi peradaban pasca kehancuran struktur sosial setelah perang, konflik dan tsunami? Semuanya itu seolah reda begitu saja.

Artinya, kesadaran nilai budaya menjadi diragukan ketika budaya dilepas bukan saja dari sistem nilai keacehan, akan tetapi dari paradigma ilmu keacehan. PKA menjadi kehilangan kendali lantaran tidak bingkai konsep yang jelas dalam mengelolanya. PKA menjadi nyanyian sepi, ritual “plat merah” yang tidak memiliki signifikansi yang berarti. Ya kita memang ber-PKA, tapi konstruksi yang kita bangun dari corong kebudayaan tersebut hanya menyuarakan bisnis, investasi berbasis eksploitasi, eksistensi, perbudakan dan pesta, seraya menjual imajinasi sebagai bangsa teuleubeh ateuh rung donya, bangsa yang lebih segalanya dari bangsa lain di seluruh dunia. Di mana lebihnya? Wallahu a’lam.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved