Putusan Panwaslih akan Picu Penggugat Lain

Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang memenangkan gugatan bakal calon (balon)

Putusan Panwaslih akan Picu Penggugat Lain
Logo Panwaslu 

* Puteh Syukuran Bersama Yatim

BANDA ACEH - Putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang memenangkan gugatan bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr Abdullah Puteh MSi, mendapat sorotan dari pengamat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menilai, putusan itu bakal menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Aceh.

Sementara itu, Abdullah Puteh bersama sejumlah sahabat lamanya di Aceh kemarin melakukan syukuran dengan puluhan yatim dan yatim piatu di Panti Asuhan Penyantun Islam Seutui, Banda Aceh.

Pengamat politik dari Universitas Syiah Kuala, Dr Effendi Hasan MA menilai, putusan Panwaslih Aceh itu telah membuka ruang bagi bacaleg dari mantan narapidana (napi) korupsi lainnya yang namanya telah dicoret untuk juga menggugat keputusan KPU/KIP. “Itu sudah pasti membuka ruang bagi napi korupsi lainnya,” kata Effendi Hasan kepada Serambi, Jumat (10/8).

Sebelumnya, Panwaslih Aceh mengabulkan gugatan Abdullah Puteh terhadap keputusan KIP Aceh yang menyatakan Puteh tak memenuhi syarat (TMS) alias dicoret dari pencalonan anggota DPD RI karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi senator.

Panwaslih melalui putusannya nomor 001/PS/Bawaslu-Prov-Ac/VII/2018 yang dibacakan Ketua Majelis Sidang, Zuraida Alwi pada Kamis (9/8) meminta KIP Aceh membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2019 dan menyatakan formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah memenuhi syarat (MS).

Panwaslih dalam pertimbangnya menyatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XII/2015 dan putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 menyatakan mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilu asalkan mau memublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya pernah dihukum pidana.

Effendi menilai, putusan itu membawa konsekuensi lebih panjang di mana akan ada gugatan lain dari bacaleg dari mantan napi korupsi. Seperti diketahui, selain Puteh, di Aceh juga terdapat mantan napi korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon DPR RI seperti TM Nurlif dan Mustafa A Glanggang, tapi nama keduanya telah dicoret oleh KPU. “Kebijakan Panwaslih ini sangat berlawanan dengan semangat masyarakat Aceh yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di Aceh. Masyarakat saat ini mendambakan wakil rakyat yang bersih dari tindak pidana korupsi,” ujar Effendi yang juga Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsyiah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad juga menyampaikan bahwa putusan Panwaslih Aceh yang mengabulkan gugatan Puteh telah melampaui kewenangannya.

Menurut Zulfikar, peraturan yang dikeluarkan KPU dalam PKPU terkait larangan mantan napi koruptor menjadi senator adalah kewenangan khusus dan tetap berlaku.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved