Calon Panwaslih 5 Kabupaten/Kota tanpa Perempuan

Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) mendesak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) meluluskan

Calon Panwaslih 5 Kabupaten/Kota tanpa Perempuan
ARABIYANI, Juru Bicara SPKP

* SPKP Desak Dilakukan Evaluasi

BANDA ACEH - Solidaritas Pembela Keterwakilan Perempuan (SPKP) mendesak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) meluluskan calon perempuan untuk Panwaslih kabupaten/kota.

Desakan tersebut mencuat menyusul pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Panwaslih kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih.

“Dari data yang kita himpun, ada lima kabupaten/kota yang sama sekali tidak ada keterwakilan perempuan, yaitu Sabang, Nagan Raya, Subulussalam, Simeulue, dan Langsa,” sebut Juru Bicara SPKP, Arabiyani, kepada Serambi, Sabtu (11/8).

Selain itu, sambungnya, ada dua kabupaten/kota dengan 10 persen keterwakilan perempuan, tujuh kabupaten/kota dengan 17 persen keterwakilan perempuan, dan satu kabupaten/kota dengan 20 persen keterwakilan perempuan.

“Hanya delapan kabupaten/kota dengan keterwakilan perempuan di atas 30 persen. Dengan komposisi demikian, bagaimana mungkin Panwasih Aceh dan Bawaslu RI menjalankan perintah dari Pasal 92 ayat (11) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017?” tanya Arabiyani.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 92 ayat (11), dikatakannya, dengan jelas menyebutkan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

“Qanun Nomor 6 Tahun 2016, pasal 38 ayat (6) juga memastikan afirmasi terhadap 30 persen keterwakilan perempuan,” imbuhnya. SPKP dia tegaskan, menaruh perhatian khusus pada 15 kabupaten/kota dengan keterwakilan perempuan 0-20 persen. “Kita juga meminta agar dilakukan evaluasi dalam perekrutan dan pernyeleksiannya,” tegas Arabiyani.

Terhadap kabupaten/kota dengan keterwakilan perempuan 10-33 persen, pihaknya mengharapkan calon perempuan bisa langsung terpilih. Ini sebagai bentuk kepatuhan Panwaslu Aceh dan Bawaslu RI terhadap pelaksanaan amanah undang-undang.

“Dua kabupaten/kota lainnya dengan persentase keterwakilan perempuan 50 persen, silahkan dilanjutkan proses penyeleksiannya, tentu dengan tidak mengabaikan 30 persen keterwakilan perempuan,” demikian Arabiyani.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved