Salam

Kasus Nizarli Sesungguhnya Kelemahan Pemerintah Aceh

Ir Nizarli Meng mengundurkan diri dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Kasus Nizarli Sesungguhnya Kelemahan Pemerintah Aceh
NOVA IRIANSYAH

Ir Nizarli Meng mengundurkan diri dari jabatan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh yang baru didudukinya sejak awal Mei 2018. Surat pengunduran dirinya dikirim ke Plh Sekda Aceh, Dokter Taqwallah, beberapa hari lalu.

Pengangkatan Nizarli di jabatan itu sudah mendapat sorotan sejak dilantik. Sorotan itu termasuk datang dari kalangan dewan yang menilai Nizarli cacat prosedur menduduki jabatan penting dan “basah” itu. Pasalnya, sebagai dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Nizarli harus mengantongi surat izin dari Rektor Unsyiah untuk bisa berkarir di luar kampus. Itulah yang belum dimiliki Nizarli sehingga ia dinilai tak berhak menduduki jabatan itu. Kalangan dewan malah menyebutnya sebagai pejabat ilegal.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, sebelum Nizarli mengundurkan diri, Pemerintah Aceh sudah dua kali mendapat surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mempertanyakan posisi Nizarli menjabat sebagai Kepala ULP Pemerintah Aceh. “Intinya, kita sudah mendapat surat dari KASN dua kali, 21 Juni dan 8 Agustus terkait itu,” kata Nova.

Plt Gubernur Aceh menambahkan, “Surat dari KASN itu kita teruskan ke Nizarli. Kemudian, seiring dengan itu beliau juga sudah menyadari tidak mungkin meneruskan tugas-tugasnya sebagai Kepala ULP.”

Ada pelajaran penting di balik masalah tersebut. Dan, itu bukan masalah Nizarli, tapi sesungguhnya adalah masalah atau kelemahan pembinaan karir para aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Aceh. Dan, persoalan ini bukan baru pertama terjadi. Sudah berkali-kali Pemerintah Aceh “mengambil” pegawai-pagawai dari luar untuk menduduki jabatan dalam organisasi Pemerintahan Provinsi Aceh. Di antara mereka ada yang menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan macam-macam lainnya.

Mengambil orang-orang dari luar organisasi Pemerintahan Aceh memang tidak dilarang jika pegawai-pegawai yang ada di dalam tak ada yang memenuhi syarat atau kualifikasi untuk dipromosi ke jabatan tertentu. Dan, tentu, “pegawai import” itu selain harus memenuhi kualifikasi keahlian, juga harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang diwajibkan aturan.

Yang sering terjadi selama ini adalah setiap kali pergantian gubernur akan selalu ada perombakan orang-orang yang duduk di jabatan-jabatan penting dalam organisasi pemerintahan provinsi. Selain membawa masuk “kolega”--walau berbungkus uji kelayakan dan kepatutan– upaya ini juga untuk “membersihkan” pejabat-pejabat yang dianggap “rezim” lama.

Yang terjadi dalam proses itu adalah pejabat-pejabat di dalam banyak yang diabaikan dan masuklah orang-orang dari luar organisasi. Celakanya, di antara mereka, selain tidak berkualifikasi yang memadai juga tidak memenuhi syarat. Inilah yang kita sebut sebagai masalah bagi Pemerintah Aceh, dan termasuk bagi organiasi-organisasi pemerintah kabupatan dan kota di Aceh dalam pembinaan karir pegawainya. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved