Pertumbuhan Ekonomi Aceh Kedua Tertinggi

Laju pertumbuhan ekonomi Aceh selama kuartal kedua tahun 2018 mencapai 5,74 persen atau di atas rata-rata

Pertumbuhan Ekonomi Aceh Kedua Tertinggi
ZAINAL ARIFIN LUBIS, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh

* Di Sumatera Setelah Sumsel

BANDA ACEH - Laju pertumbuhan ekonomi Aceh selama kuartal kedua tahun 2018 mencapai 5,74 persen atau di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi yang pernah dicapai Aceh selama kurang lebih lima tahun. Selain itu, dengan pencapaian tersebut, Aceh berada di urutan kedua pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera setelah Sumatera Selatan (Sumsel).

“Pertumbuhan ekonomi Aceh ini masih bersifat situasional, yaitu didukung oleh perkembangan sektor pertambangan, perkebunan, pengeluaran masyarakat, dan produksi pupuk perusahaan yang ada di Aceh. Selain itu, kebetulan harga komoditi tambang seperti batubara dan sawit dalam beberapa bulan terakhir cukup baik, maka perusahaan tersebut melepaskan stoknya,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis kepada Serambi, Rabu (15/8).

Ia menyebutkan, bila momentum ini bisa dipertahankan dan harga komoditi tambang dan perkebunanan tetap baik, termasuk juga mempercepat proses penyaluran anggaran pemerintah, kemungkinan pertumbuhan ekonomi Aceh hingga akhir tahun ini relatif baik.

Zainal Arifin yang sebelumnya bertugas sebagai Kadiv Departemen Statistik Kantor Pusat BI menjelaskan sejauh ini, struktur ekonomi Aceh belum banyak berubah, masih didominasi sektor pertanian. Sektor industri yang sebenarnya diharapkan mampu tumbuh baik guna menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, kontribusinya masih kecil dan jumlah industri yang ada di Aceh juga masih terbatas.

Ia membayangkan, bila beberapa investasi pertambangan, perkebunan dan Kawasan Ekonomi Lhokseumawe bisa direalisasikan lebih cepat, maka struktur ekonomi Aceh akan berubah positif atau , mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh signifikan. Dengan demikian, tenaga kerja terserap dalam jumlah yang banyak, pendapatan masyarakat bisa meningkat dan jumlah penduduk miskin bisa berkurang secara gradual.

Mengutip angka kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal kedua, Zainal Arifin merinci, sektor pertanian memberikan andil 1,32 persen, administrasi pemerintah 1,05 persen, konstruksi 0,69 persen dan industri pengolahan 0,64 persen. Andil yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi tersebut adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yaitu 1,28 persen.

Sementara itu, menyangkut dengan perkembangan perbankan, Zainal Arifin menjelaskan, hingga posisi Juli 2018, dana pihak ketiga yang dapat dihimpun perbankan di Aceh, termasuk bank syariah mencapai Rp 38,4 triliun atau tumbuh 4,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 36,8 triliun. Rinciannya Rp 19,2 triliun berupa tabungan, Rp 8,4 triliun giro, dan Rp 10,7 triliun deposito.

Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan hingga posisi Juli 2018 Rp 34,2 triliun, yaitu naik 8,2 persen dibandingkan posisi yang sama tahun lalu Rp 31,6 triliun. “Jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang disalurkan, karena ada bank yang hanya menghimpun dana dan sebagian kecil menyalurkan dalam bentuk kredit,” katanya.

Menurut data Bank Indonesia, kredit yang paling banyak disalurkan adalah kredit konsumsi, yaitu hampir 60 persen dari total kredit yang disalurkan. Setelah itu baru diikuti oleh kredit untuk usaha perdagangan, pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan sektor-sektor lain, termasuk pariwisata, perikanan dan perkebunan masih rendah sekali. Sementara itu, penyaluran kredit bank umum untuk usaha menengah dan kecil Rp 10,4 triliun, yaitu 30 persen dari total kredit yang disalurkan bank umum.

Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis, menambahkan pihaknya juga tak bisa menyalahkan bila ada bank yang menyalurkan kredit sangat terbatas. Pasalnya, risiko kredit macet tahun-tahun sebelumnya cukup tinggi di Aceh dan sebagian bank terpaksa menghapusbukukannya.

Namun, menurutnya, dalam beberapa tahun ini, kredit macet di Aceh sudah relatif rendah, yaitu sekitar 2 persen, hampir sama dengan rata-rata kredit macet secara nasional. Oleh sebab itu, ia mengimbau bank untuk lebih aktif menyalurkan kredit, supaya kesulitan modal usaha masyarakat, terutama di sektor produksi, jasa-jasa dan perdagangan bisa teratasi.

Ia juga meminta bank untuk lebih kreatif melihat peluang pembiayaan yang lain, tidak terbatas pada kredit konsumsi saja. Pihak Bank Indonesia Aceh, katanya, siap membantu memberikan informasi dan data tentang potensi dan komoditi yang layak dibiayai. “Kita punya data yang lengkap, bila pelaku usaha dan perbankan perlu, kami siap memberikannya,” tambahnya

Sementara itu, menyangkut perkembangan investasi yang diharapkan mampu menjadi lokomotif ekonomi Aceh, masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan data Bank Indonesia yang disampaikan Zainal Arifin Lubis, hingga posisi kuartal kedua tahun 2018 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yaitu investasi bangunan pemerintah dan swasta mencapai Rp 9,65 triliun. Sedangkan investasi usaha dan bisnis baik swasta, pemerintah dana asing masih rendah, yaitu penanaman modal dalam negeri Rp 356 miliar dan asing hanya Rp 4,95 miliar.

Investasi ini sangat penting perannya dalam menunjang ekonomi. Oleh sebab itu, Arifin menyarankan, pihak-pihak yang terkait dengan penarikan investasi bekerja lebih ekstra lagi sekaligus membangun iklim usaha yang baik. “Termasuk bank, semestinya mengambil peran untuk ikut membiayai bisnis dan usaha. Bank harus lebih kreatif dan inovatif untuk menyalurkan kredit usahanya, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pintanya. (din)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help