Bacaleg belum Mundur dari Aparatur, Lapor Bawaslu

Panwaslu Aceh Barat Daya (Abdya) meminta masyarakat, Panitia Pemungutan Suara (PPS)dan Pengawas Pemilu Desa (PPD)

Bacaleg belum Mundur dari  Aparatur, Lapor Bawaslu
Ketua majelis hakim dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof Dr Anna Erliyana SH MH memimpin sidang sengketa pilkada terkait keabsahan ijazah calon bupati Kabupaten Pidie, Roni Ahmad alias Abusyik di ruang sidang Bawaslu Aceh, Sabtu (19/11). SERAMBI/MASRIZAL 

BLANGPIDIE - Panwaslu Aceh Barat Daya (Abdya) meminta masyarakat, Panitia Pemungutan Suara (PPS)dan Pengawas Pemilu Desa (PPD) agar segera melaporkan jika menemukan bacaleg DPRK yang masih aktif sebagai aparatur desa dan menerima uang negara.

“DCS sudah diumumkan oleh KIP Abdya. Jika petugas dan masyarakat menemukan dan mengetahui di desanya masih ada bakal caleg yang belum mengundurkan diri dari jabatannya, baik sebagai keuchik, anggota Tuha Peut, dan aparatur desa lainnya, segera laporkan,” ujar Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Abdya, Rismanidar MA.

Kewajiban pengunduran diri ini ia katakan, juga berlaku untuk pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), BUMD, BUMN, pendamping desa, pendamping PKH, dan pendamping sosial lainnya seperti TKSK dan pejabat lainnya yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal caleg untuk Pemilu 2019.

“Intinya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan daerah, harus mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali,” tegasnya.

Karena, sambung Rismanidar, ketentuan itu telah diatur dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami selaku Bawaslu Abdya, mengimbau kepada Panwaslu Kecamatan PPD agar dapat secara maksimal mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap. Kalau adalaporan dari masyarakat terkait pencalonan ini agar dapat menerimanya dan menyampaikan laporan ke Panwaslu Kecamatan,” pintanya.

Selain itu, Rismanidar berharap Panwaslu Kecamatan dan PPD tidak hanya menunggu laporan saja, namun juga secara aktif menindaklanjuti setiap temuan yang didapatinya di desanya masing-masing. “Setiap mendapat informasi, kroscek ulang dan pastikan, sehingga tidak ada yang korban, karena bagi yang tidak melengkapi itu dicoret dalam DCS,” pungkasnya.

Ketua KIP Abdya, Sanusi SPd juga mengajak masyarakat segera melaporkan bacaleg yang masuk dalam DCS, namun masih menjabat dan menerima uang negara. “Ini penting, karena yang lain juga sudah mengundurakan diri sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” ujar Sanusi.(c50)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved