KPU/KIP Diminta Teliti Ijazah Bacaleg

Di samping persoalan kejahatan terlarang, sejumlah LSM di Aceh juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU/KIP Diminta Teliti Ijazah Bacaleg
Intisari online
kpu 

BANDA ACEH - Di samping persoalan kejahatan terlarang, sejumlah LSM di Aceh juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar ikut meneliti dokumen ijazah bakal calon legislatif (bacaleg).

Peringatan tersebut disampaikan Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh dan Paramater Institute dalam konferensi pers yang berlangsung di Jay Kupi Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (16/8).

“Selain masalah korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, KPU dan KIP juga harus meneliti secara detail dokumen ijazah bacaleg,” kata Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir SH.

Dia mensinyalir, penggunaan ijazah palsu ini marak dilakukan menjelang pemilihan umum, seperti yang pernah terjadi dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya. Di antaranya bahkan sudah divonis bersalah, seperti yang dialami oleh Anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Hanura.

Menurut PAKAR, isu banyaknya anggota dewan berijazah palsu sudah menjadi rahasia umum. Kasus ini mencuat di hampir semua kabupaten/kota. Beberapa di antaranya di Aceh Tengah pada 2014 lalu, Abdya tahun 2015, Aceh Barat 2017, dan kabupaten/kota lainnya.

“Kejahatan pemalsuan ijazah ini jelas-jelas ada, tetapi membuktikannya yang sulit. Karena itu, KPU dan KIP harus benar-benar teliti, dan menampung masukan dari semua pihak dan masyarakat,” ujarnya.

Pada Pileg 2019, pihaknya meyakini ada sejumlah bacaleg yang disinyalir memalsukan ijazah demi bisa maju ke gedung dewan. Salah satunya bacaleg DPR RI yang maju melalui daerah pemilihan (dapil) II. “Ijazah bacaleg tersebut sampai saat ini masih menjadi polemik. Tetapi penyelidikannya kami dengar sudah dihentikan oleh pihak kepolisian,” imbuh Muhammad Khaidir.

Laporkan ke KPU
Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir SH, juga mengaku akan memberi masukan secara resmi ke KPU terkait bacaleg DPR RI asal Aceh yang terindikasi menggunakan ijazah palsu serta yang pernah terlibat korupsi.

Ia juga mengajak masyarakat agar benar-benar memanfaatkan masa sanggah dengan memberi masukan dan tanggapan terkait Daftar Calon Sementara (DCS),sehingga nanti akan lahir para politikus yang bersih. “Kami percaya, sesuatu awal proses yang baik akan menghasilkan output yang baik pula,” demikian Muhammad Khaidir.

Kasus Dugaan Korupsi
Sementara Direktur Parameter Institute, Iqbal Ahmady, menyinggung soal indikasi korupsi dana aspirasi yang dilakukan 24 anggota DPRA. Ia berharap ini juga menjadi tolok ukur masyarakat dalam menentukan pilihannya.

“Ini bisa menjadi tolok ukur penilaian masyarakat, karena beberapa di antaranya ada yang kembali mencalonkan diri, baik ke DPRA maupun DPR RI,” sebut Iqbal.

Di masa sanggah ini, lanjut Iqbal, harus ada upaya serius membersihkan nama-nama yang tidak layak untuk ada di daftar calon tetap legislatif. Kasus korupsi adalah salah satu indikator, selain narkoba, dan kejahatan seksual pada anak.

“Kami juga mendorong masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan melaporkan personal yang terlibat kejahatan terlarang untuk membersihkan daftar calon tetap legislatif dari orang-orang bermasalah,” pungkasnya.(yos)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved