KIP Sabang: Keputusan Kami Sudah Sesuai Ketentuan

Komisioner KIP Sabang, Akmal Said, Sabtu (18/8) mengatakan keputusan lembaganya dalam penetapan Afrizal Bakri

KIP Sabang: Keputusan Kami Sudah Sesuai Ketentuan

* Terkait Laporan PKS ke DKPP

BANDA ACEH - Komisioner KIP Sabang, Akmal Said, Sabtu (18/8) mengatakan keputusan lembaganya dalam penetapan Afrizal Bakri SHi sebagai daftar calon sementara (DCS) untuk DPRK Sabang dari Partai Aceh sudah sesuai ketentuan.

Hal itu disampaikan Akmal Said menanggapi berita Serambi sebelumnya tentang tindakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sabang yang melaporkan KIP Sabang ke dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam laporan PKS menganggap KIP Sabang melanggar kode etik dan melawan hukum karena meloloskan Afrizal sebagai DCS dari Partai Aceh. Karena saat ini Afrizal berstatus anggota DPRK Sabang dari PKS.

Akmal Said menjelaskan, menurutnya pendaftaran Afrizal Bakri dari Partai Aceh dianggap sudah memenuhi syarat (MS), karena ia menyertakan surat pernyataan pengunduran diri. KIP Sabang juga sudah berkonsultasi dengan KPU Pusat, sehingga KPU Pusat mengeluarkan surat penjelasan yang menyebutkan, bahwa anggota DPRA atau DPRK dari partai politik nasional (parnas) tidak perlu mengundurkan diri jika maju ke kembali ke DPRA maupun DPRK melalui partai politik lokal (parlok). Keputusan serupa juga berlaku untuk anggota parlok yang ingin maju melalui parnas.

“Jadi keputusan kami itu berpegang pada surat penjelas KPU pusat yang menyatakan anggota partai nasional yang ingin maju dengan partai lokal tidak perlu mundur. Karena kami adalah implementator, bukan regulator. Tapi sebelumnya yang bersangkutan juga sudah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri,” ujar Akmal Said.

Akmal menambahkan, bahwa pelaksanaan pemilihan legislatif di Aceh menggunakan dua undang-undang, yaitu PKPU dan UUPA. Sehingga PKS harus memahami kedua aturan tersebut. Menurutnya memang ada beberapa hal yang tidak ada dalam PKPU, tapi dilaksanakan di Aceh, karena diatur dalam UUPA. Ia mencontohkan uji baca Alquran yang wajib diikuti oleh semua bakal calon legislatif (bacaleg).

Akmal mengatakan, mereka akan menghormati tindakan PKS yang melaporkan KIP Sabang atas keputusan itu. Sehingga ia mempersilahkan mereka menggugat supaya masalah itu dapat diputuskan oleh lembaga berwenangnya nanti.

Karena, kata Akmal, dalam masalah ini KIP Sabang sudah bertindak sesuai aturan dan hanya menjalankan keputusan KPU Pusat yang berwenang sebagai regulator. “Kami tidak memiliki wilayah tafsir soal aturannya, masalah aturan menjadi kendalinya KIP Aceh dan KPU Pusat, kami hanya menjalankan saja,” tandas Akmal.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved