Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional, DPRD NTB Surati Jokowi, Pusat Masih Menolak

Seluruh fraksi secara bulat menyepakati bahwa status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan pasca gempa

Minta Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional, DPRD NTB Surati Jokowi, Pusat Masih Menolak
TRIBUNNEWS.COM
Warga di Lombok dievakuasi keluar rumah oleh Dompet Dhuafa setelah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7 SR pada kedalaman 15 km dengan pusat gempa di darat 18 km barat laut Lombok Timur NTB pukul 18.46 WIB, Minggu (5/8/2018). 

SERAMBINEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional.

Surat tersebut sudah dikirim ke Istana pada Senin (20/8/2018) hari ini.

"Ia benar. Suratnya sudah saya teken dan dikirim tadi," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda kepada Kompas.com, Senin malam.

Dalam salinan surat yang diterima Kompas.com, disebutkan bahwa gempa Lombok sejauh ini sudah menelan 469 korban jiwa.

Baca: Gempa Lombok 7.0 Terasa Hingga ke Makassar, Hari Ini Sudah 6 Kali Gempa

Jalan rusak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa berkekuatan 7 SR, Minggu (12/8/2018).
Jalan rusak di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) akibat gempa berkekuatan 7 SR, Minggu (12/8/2018). (IST)

Ribuan penduduk juga kehilangan tempat tinggal dan telah mengungsi.

Dalam surat itu juga dijelaskan, setidaknya sudah terjadi empat gempa besar dalam 20 hari terakhir.

Gempa pertama terjadi pada 29 Juli di Kabupaten Lombok Timur bermagnitudo 6,4 dan diikuti gempa susulannya.

Gempa kedua terjadi pada 5 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 7 diikuti gempa susulannya.

Baca: VIDEO - Gempa Berkekuatan 6,5 SR Kembali Guncang Lombok, Akibatkan Longsor di Gunung Rinjani

Gempa ketiga terjadi pada 9 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 6,7 diikuti gempa susulannya.

Terakhir, Gempa terjadi pada 19 Agustus di Kabupaten Lombok Timur dengan magnitudo 5,4, disusul gempa susulan dengan magnitudo 6,5 dan 7.

Halaman
123
Editor: Hadi Al Sumaterani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help