HGU Kebun Sawit Kurang Bermanfaat

Di sisi lain, program restorasi hutan lindung, sebuah kebijakan pengembalian fungsi hutan

HGU Kebun Sawit Kurang Bermanfaat

* Tidak Ada Kontribusi ke PAD
* Program Restorasi Untungkan Petani

PENGANTAR - Bulan lalu, wartawan Serambi Indonesia Said Kamaruzzaman melakukan investigasi di belantara hutan lindung di Aceh Tamiang. Bersama GeRAK Aceh, Serambi Indonesia memotret keberadaan HGU kebun sawit yang kurang memberikan manfaat untuk warga di Kabupaten Tamiang.

Di sisi lain, program restorasi hutan lindung, sebuah kebijakan pengembalian fungsi hutan di Kabupaten Aceh Tamiang yang selama ini ditanami sawit ilegal, justru berjalan sukses. Seluas 1.123 hektare hutan berhasil direstorasi dengan melibatkan warga sekitar. Ada keberhasilan, ada pula tantangan dalam program restorasi ini. Berikut beberapa catatan dari hasil penelusuran tersebut, yang diturunkan dengan pendekatan Jurnalisme Solusi.

Meskipun Kabupaten Aceh Tamiang kini memiliki 100-an HGU perkebunan sawit yang dikelola swasta, tidak ada pemasukan sepeser pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah setempat. Kalaupun ada, melalui Pajak Bumi dan Bangunan yang jumlahnya tidak seberapa setiap tahun.

Kadis DPKAD Aceh Tamiang, Abdullah SE mengatakan, tidak ada kontribusi pemasukan untuk pendapatan asli daerah dari HGU kebun sawit. “Keberadaan puluhan ribu HGU perkebunan di Aceh Tamiang tidak memberikan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD),” tandasnya kepada Serambi, pekan lalu.

Namun, kata Abdullah, masih ada pemasukan yang signifikan ketika HGU habis. Untuk pengurusan izin baru bisa miliaran rupiah masuk ke kas daerah. Namun, tentu butuh waktu untuk menanti hingga 25 tahun sampai perpanjangan izin baru tersebut. Selain itu, ada juga pemasukan melalui PBB Perkotaan dan Perdesaan yang dipungut Pemkab Tamiang setiap tahun. “Ditargetkan lebih dari 2 miliar rupiah per tahun dan dipungut oleh Pemkab Tamiang,” tandasnya.

Menurut penelusuran Serambi, beberapa tahun silam Pemkab Tamiang pernah berencana untuk mendapatkan PAD dari sektor perkebunan swasta. Maka dirancanglah qanun yang isinya kutipan retribusi sebesar Rp 5 per kg tandan buah segar yang dihasilkan perusahaan perkebunan. “Namun, setelah diajukan ke Jakarta, pusat kemudian membatalkan qanun tersebut, karena dianggap tidak ‘ramah’ investasi,” tandas mantan Ketua DPRK Tamiang Rusman, dalam sebuah perbincangan dengan Serambi, pekan lalu.

Sedangkan tenaga kerja yang direkrut pun, terbatas jumlahnya. Mayoritas mereka justru berasal dari luar Aceh. Sementara Pemkab Tamiang harus menguras uang miliaran rupiah setiap tahun untuk memperbaiki berbagai infrastruktur jalan, jembatan, yang sebagiannya rusak akibat lalu lintas angkutan truk pengangkut sawit.

“Dana Otsus habis untuk memperbaiki jalan. Hampir semua atau sekira 85 persen pemilik kebun tersebut orang luar Aceh. Kantor pun hampir semuanya berada di Medan, Sumatera Utara,” tandas Direktur LSM Lembahtari Sayed Zainal SH. Kini, kalaupun ada keuntungan langsung yang signifikan dirasakan petani, hanyalah melalui program restorasi yang dicanangkan pemerintah sejak 4 tahun lalu.

Kata Sayed Zainal, meskipun jumlah HGU tercatat tidak kurang dari 50, namun tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah areal yang dikuasai puluhan perusahaan swasta tersebut.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved