300 Hektare Kebun Sawit Ilegal

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh mencatat, saat ini masih ada sekira 300 hektare kebun sawit

300 Hektare Kebun Sawit Ilegal
Mongabay Indonesia / Junaidi Hanafiah
Hutan yang berubah menjadi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Tamiang. 

* Berada di Hutan Lindung Tamiang

BANDA ACEH - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh mencatat, saat ini masih ada sekira 300 hektare kebun sawit ilegal yang berada di hutan lindung, Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan areal sawit yang berhasil direstorasi mencapai 1.123 hektare.

Kabid Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha, dan Perhutanan Sosial, DLHK Aceh, Naharuddin Hasan MSi, mengatakan, saat ini DLHK telah melakukan upaya restorasi seluas 1.123 Ha. “Sudah dikurangi 150 hektare, dibatalkan kerja sama karena melanggar kewajiban, sehingga jika dilihat dari luasan areal yang telah dirambah, DLHK telah merestorasi hampir sebagian besar areal sawit ilegal tersebut,” tandasnya kepada Serambi melalui WhatsApp, pekan lalu. 

Saat ini DLHK melalui KPH III sedang melakukan identifikasi dan verifikasi areal kebun sawit ilegal dansecara selektif melakukan rencana restorasi melalui kerja sama dengan masyarakat yang konsen, serius, dan sungguh-sungguh mengelola kawasan hutan sesuai fungsi pokoknya. 

Diakui Nahar, ada sejumlah kendala dalam menjalankan program restorasi, antara lain aksesibilitas lahan yang relatif berat, sehingga kendala dalam monitoring dan pengawasan ditambah alat transportasi yang terbatas pada KPH III.

Diakuinya, DLHK Aceh saat ini melakukan kerja sama dengan pihak tertentu dalam pengelolaan kawasan hutan lindung. Nahar menjelaskan bahwa kerja sama tersebut memberikan banyak manfaat. Namun, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pihak pengelola, antara lain tidak dibenarkan melakukan penebangan pohon/pembakaran hutan/menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya, tidak melakukan penanaman sawit baru, wajib melakukan penanaman/pengayaan tanaman kehutanan/tanaman serba guna/hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada areal kosong yang telanjur dibuka baik dengan tanaman pokok maupun pola agroforestry. Selain itu, juga wajib membayar konstribusi PAD dan pembayaran PNBP kepada negara. “Jadi, semua ini sesuai dengan aturan,” tambahnya, membantah tudingan sejumlah LSM.

Dikatakan, kerja sama ini diharapkan dapat meringankan beban pemerintah Aceh dalam pemulihan kembali dan rehabilitasi kawasan hutan, dengan memberi peran aktif dan tanggung jawab kepada masyarakat. “Menambah pendapatan ekonomi masyarakat, dapat menyumbang PAD kepada provinsi/kabupaten,” tandasnya. Namun, Nahar mengaku tidak mengetahui jumlah persis PAD yang didapat pemerintah Aceh dan Tamiang melalui program kerja sama di atas. “Untuk provinsi 10 persen, kabupaten 5 persen. Langsung ke rekening gubernur dan rekening bupati,” tandasnya.

Dikatakan, dengan dibubarkannya BPKEL, maka pengawasan hutan lindung (HL) dan kawasan hutan lainnya menjadi tanggung jawab DLHK melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). “Kendala tetap ada, karena kawasan hutan yang diawasi sangat luas, apalagi KPH di Aceh berbasis DAS yang meliputi beberapa wilayah administratif. KPH meliputi 7 kabupaten/kota, termasuk hutan lindung di Aceh Tamiang. Disamping itu juga KPH sangat kekurangan sarana transportasi untuk pengawasan ke lapangan dan minimnya biaya operasional,” tandasnya.(sak)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved