KPU dan KIP Aceh Diadukan ke DKPP

Bakal calon anggota DPD RI dari Provinsi Aceh, Abdullah Puteh, mengadukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU dan KIP Aceh  Diadukan ke DKPP
Tribunnews.com
Ilustrasi 

* Puteh: Ini Pembangkangan Terhadap UU

JAKARTA - Bakal calon anggota DPD RI dari Provinsi Aceh, Abdullah Puteh, mengadukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kedua lembaga tersebut dinilai bertindak zalim karena tidak menjalankan putusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh yang memerintahkan KIP Aceh memproses pendaftaran Abdullah sebagai calon anggota DPD RI.

“Ini persoalan sangat serius. Bahwa KIP Aceh dan KPU tidak bersedia menjalankan putusan Panwaslih Aceh/Bawaslu Aceh. Padahal itu adalah putusan lembaga negara,” kata Abdullah Puteh seusai diterima Bawaslu Pusat dan DKPP, di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (24/8).

Abdullah Puteh mendatangi Bawaslu dan DKPPdidampingi dua kuasa hukumnya, Darwis SH dan Zoelfikar Sawang SH.

KPU Pusat digugat karena lembaga tersebut memerintahkan KIP Aceh untuk menunda pendaftaran Abdullah Puteh. “Kita minta mereka, para komisioner KPU dan KIP Aceh semua diganti,” timpal Darwis SH.

Abdullah Puteh mengatakan, sebagai bakal calon anggota DPD dari Aceh, dirinya telah memenuhi semua syarat pencalonan seperti ditetapkan Undang-Undang Pemilu. “Termasuk mengumumkan kepada publik bahwa dirinya pernah dihukum karena kasus tindak pidana korupsi. Bawaslu juga sudah minta kepada KPU dan KIP Aceh untuk menjalankan putusan Panwaslih Aceh, tapi tetap saja tidak dijalankan oleh KPU,” tukas Abdullah Puteh.

Ia mengaku tidak habis mengerti atas putusan KPU dan KIP Aceh itu. “Itu adalah bentuk pembangkangan terhadap undang-undang,” tambah Abdullah Puteh lagi.

Ia mengimbau Presiden Joko Widodo dan capres lainnya memberi perhatian kepada kasus yang sedang dihadapinya mengingat persoalan serupa juga dihadapi oleh ratusan bakal calon DPD dan DPR RI lainnya.

Kuasa hukum Zoelfikar Sawang mengatakan, bahwa KPU tidak boleh bertindak melanggar hukum dalam rangka menegakkan hukum. “Kita paham bahwa KPU ingin negeri ini bebas dari praktik korupsi, tapi tidak serta merta seenaknya mengangkangi undang-undang. Ini yang kita prihatin. Mau dibawa kemana negara ini,” tukas Zoelfikar Sawang.

KIP Aceh sebelumnya mencoret nama Abdullah Puteh dari pencalonan DPD RI karena dianggap melanggarPKPU yang melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon senator.

Puteh tak terima dan mengadukan KIP Aceh ke Panwaslih Aceh. Putusan Panwaslih menerima seluruh permohonan Puteh dan memerintahkan KIP Aceh mendaftarkan Puteh sebagai bakal calon senator.

Panwaslih menyatakan tidak ada larangan bagi Puteh mendaftar sebagai calon senator. Hal ini berdasarkan putusan MK No 42/PUU-XII/2015, dan putusan MK No 51/PUU-XVI/2016.

Namun KPU meminta KIP Aceh menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh itu, menunggu keterangan Bawaslu atas pertimbangan hukum amar putusan Panwaslih Aceh. Surat permintaan KPU tersebut bernomor 856/PY.01.1-SD/03/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018. Bawaslu dalam suratnya kepada KPU justru meminta agar segera menjalankan putusan Panwaslih Aceh.

“Seharusnya tidak ada alasan menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh, karena sudah ditegaskan Bawaslu agar segera dijalankan. Tapi KPU dan KIP Aceh tetap saja tidak menjalankannya,” kata Abdullah Puteh prihatin.(fik)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved