Opini

Menggugat Kebijakan BPJS Kesehatan

ORANG miskin dilarang sakit. Judul buku satire yang dikarang Eko Prasetyo, 14 tahun silam, ternyata masih relevan sekarang

Menggugat Kebijakan BPJS Kesehatan
id.wikipedia
Logo BPJS Kesehatan 

Oleh Ribut Lupiyanto

ORANG miskin dilarang sakit. Judul buku satire yang dikarang Eko Prasetyo, 14 tahun silam, ternyata masih relevan sekarang. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digadang-gadang menjadi solusi masih jauh panggang dari api. Memang ada perbaikan namun belum signifikan.

Permasalahan SJKN kian pelik. Puncaknya kini defisit terjadi dalam pembiayannya. Tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit sudah menjadi rutinitas. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyikapinya secara sempit. Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan tidak menjamin atau menanggung tiga pelayanan kesehatan, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Kebijakan ini tentu langkah mundur, menyakitkan publik, dan layak digugat.

Kebijakan baru BPJS Kesehatan tertuang dalam tiga peraturan. Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan; Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan; Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Beberapa justifikasi
Pihak BJS Kesehatan memberikan beberapa justifikasi atas kebijakan baru ini. Pertama, peraturan baru diklaim telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pasal 24 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Kedua, kebijakan baru dilakukan agar peserta program JKN-KIS memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien. Efektivitas pembiayaan adalah sesuai dengan penjelasan atas UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 22 bahwa luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dan, ketiga, BPJS Kesehatan telah berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Antara lain, Kementerian Kesehatan, Asosiasi Profesi dan Fasilitas Kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Dewan Pertimbangan Medis (DPM) dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Di tingkat daerah juga telah melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan asosiasi setempat.

Implikasi kebijakan baru akan luas dan memberikan efek domino. Mengingat kesehatan merupakan kebutuhan pokok seluruh warga. Marsis (2018) menyoroti implikasi tersebut lebih tajam. Pertama, kebijakan baru akan membebankan pasien dari sisi pembiayaan. Misalnya terkait pembatasan rehabilitasi medik. Pasien hanya diperbolehkan untuk melakukan rehabilitasi medik dua kali sepekan. Faktanya penyakit yang membutuhkan rehabilitasi medik lebih dari dua kali dalam sepekan cukup banyak.

Dan, kedua, kebijakan baru itu dinilai berdampak pada rumah sakit. Rumah sakit akan membatasi pelayanan sesuai dengan aturan tersebut. Marsis mengatakan, pihak rumah sakit juga tidak mau klaim pelayanan tidak dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, karena tidak sesuai dengan aturan.

Tanggapan mengalir atas keluarnya kebijakan baru. Tanggapan paling lunak datang dari Kementerian Kesehatan. BPJS diminta menunda dan mengevaluasi pelaksanaannya hingga ada kajian yang mendalam dengan melibatkan organisasi profesi seperti IDI dan stakeholder terkait.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved