Opini

Otonomi Kesehatan Mengapa tidak?

AKHIR-AKHIR ini terus bergulir keluhan baik yang disampaikan oleh dokter maupun pasien atau pengguna jasa layanan

Otonomi Kesehatan  Mengapa tidak?
id.wikipedia
Logo BPJS Kesehatan 

Oleh Purnama Setia Budi

AKHIR-AKHIR ini terus bergulir keluhan baik yang disampaikan oleh dokter maupun pasien atau pengguna jasa layanan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terkait semakin tak berdayanya peran BPJS dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Keluhan semakin memuncak setelah pada 21 Juli 2018 diberlakukan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan No.2, 3 dan 5 Tahun 2018.

Peraturan tersebut sudah menjadi isu nasional karena banyak ditolak, misalnya oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB).

Lembaga-lembaga tersebut telah secara responsive menolak pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan yang dinilai telah mereduksi dan meingintervensi layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang sangat berefek kepada pasien.

Seyogyanya tentang jaminan kesehatan di Indonesia dapat merujuk kepada ketentuan yang menjadi nilai, menjadi norma, dan menjadi rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Misalnya, pada konsideran UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan ruh dan tujuan UU ini dibentuk dan disahkan, yaitu “bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.”

“Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.”

Jika saat ini, misalnya ditentukan pada Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, “Penjaminan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan indikasi medis pada peserta penderita penyakit katarak dengan virus kurang dari 6/18 preoperatif.”

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang merupakan atau tergolong kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, yang memiliki indikasi katarak dengan indikasi lebih dari 6/18 preoperatif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direktur BPJS Kesehatan tersebut? Apakah tidak dilayani pelayanan kesehatannya, atau haruskan membayar dengan jumlah uang tertentu sedangkan si penderita termasuk dalam kategori fakir miskin dan tidak mampu?

Begitu pula dengan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan No.3 yang tidak lagi menanggung biaya layanan kesehatan, apabila bayi yang lahir baik caesar maupun normal yang memerlukan perawatan khusus, sehingga bagaimana nilai kemanusiaan BPJS Kesehatan yang dibentuk dengan nilai itu. Namun telah mendiskreditkan persoalan layanan kesehatan yang seharusnya termasuk dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved