Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA

mempertanyakan tindak lanjut dari penolakan perpanjangan izin HGU PT CA

Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA
IST
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim bersama Pimpinan DPRK, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim dan lima kepala desa/keuchik sekitar lokasi HGU PT CA di Babahrot, beraudensi dengan Tim Reforma Agraria Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana Negara Jakarta, 13 April 2018, lalu. Dalam audensi tersebut dipaparkan penolakan perpanjangan izin HGU PT CA di Babahrot seluas 7.516 ha yang sudah berakhir 31 Desember 2017, lalu. 

Masing-masing surat tanggal 24 Agustus 2017 tentang peninjauan kembali status HGU PT CA, 18 Desember 2017 tentang pembatalan izin HGU PT CA, dan 19 Maret 2018 tentang penolakan perpanjangan HGU PT CA.

Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli mengatakan, penolakan perpanjangan izin HGU PT CA sudah disuarakan secara terang berderang yang didukung data lapangan sejak Agustus 2017 sampai Juni 2018.

“Kesimpulannya, masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, ulama dan DPRK satu suara, yaitu menolak perpanjangan HGU PT CA. Sayangnya, Pemerintah Pusat belum mengambil sikap yang jelas,” ungkap Zaman Akli.

Staf Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan, Muslim Hasan, menambahkan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ATR/Kepala BPN RI perlu mempertimbangkan aspirasi seluruh unsur di Abdya yang menolak perpanjangan izin HGU PT CA.

Baca: Terkait Polemik HGU PT CA, Tim BAP DPD-RI Berkunjung ke Abdya

Menurutnya, kejelasan dari Pemerintah terhadap PT CA sangat diharapkan sehingga tidak  berlarut-larut konflik masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Dijelaskan, bukan saja bupati, Gubernur Aceh juga sudah menyurati Menteri ATR/Kepala BPN RI tanggal  21 Pebruari 2018 perihal pembatalan izin HGU PT CA. Surat Gubernur Aceh 26 Juni 2018 perihal pencabutan rekomendasi perpanjangan HGU PT CA, dan surat Ketua DPRK Abdya, 3 April 2018.

Malahan, kata Muslim Hasan, Bupati, Pimpinan DPRK, Tim Pansus DPRK, Imum Mukim, Ulama, lima keuchik sekitar lokasi HGU, tokoh masyarakat telah bertolak ke Jakarta untuk melakukan serangkaian audensi secara marathon dengan sejumlah instansi/lembaga Pemerintah Pusat pada bulan April lalu.

Dalam audensi tersebut diminta pemerintah agar tidak lagi memperpanjang izin HGU PT CA yang sudah berakhir 31 Desember 2017. Dalam audensi dimaksud dipaparkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak PT CA, disertai data pendukung.

Baca: Begini Reaksi Bupati Abdya Jika HGU PT CA tidak Diperpanjang

Berikut rangkaian audensi yang dilakukan di Jakarta, yaitu dengan Ketua Komisi III DPR-RI di Gedung DPR RI, 11 April 2018.

Berlanjut dengan Tim Reforma Agraria Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana Negara Jakarta, 13 April, Rapat/audensi dengan Wakil Ketua DPR RI dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Gedung Manggala DPR RI, 16 April.

Halaman
123
Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help