Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA

mempertanyakan tindak lanjut dari penolakan perpanjangan izin HGU PT CA

Abdya Minta Kejelasan Sikap Menteri Agraria Soal Tindak Lanjut Penolakan Perpanjangan Izin HGU PT CA
IST
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim bersama Pimpinan DPRK, tokoh masyarakat, ulama, imum mukim dan lima kepala desa/keuchik sekitar lokasi HGU PT CA di Babahrot, beraudensi dengan Tim Reforma Agraria Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana Negara Jakarta, 13 April 2018, lalu. Dalam audensi tersebut dipaparkan penolakan perpanjangan izin HGU PT CA di Babahrot seluas 7.516 ha yang sudah berakhir 31 Desember 2017, lalu. 

Kemudian, rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN RI di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta, 17 April 2018.

Lalu, dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang lahan produktif dan telantar HGU PT CA dengan UAV Drone oleh Tim BPN Pusat, didampingi Tim Kanwil BPN Aceh, Bupati dan Unsur Forkompinda Abdya, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRK serta tokoh masyarakat, sejak 14 sampai 16 Mei 2018.

Baca: Petani Demo Minta Pemkab Singkil Stop Aktivitas Delima Makmur yang Dilakukan di Luar HGU

Terakhir, Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD-RI) turun ke Kabupaten Abdya, kemudian menggelar rapat di Aula Masjid Kompleks Perkantoran Pemkab Abdya di Blangpidie, 7 Juni lalu.

Rapat dihadiri Bupati, Pimpinan DPRK dan manajemen PT CA. Dalam pertemuan itu, Anggota DPD RI mendengar langsung keinginan kuat dari semua unsur, yaitu meminta pemerintah tidak memperpanjang izin HGU PT CA.(*)

Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help