Salam

Pemerintah Harus Tertibkan Salon dan Karaoke Tanpa Izin

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyoroti banyaknya tempat usaha karaoke dan rumah kecantikan

Pemerintah Harus Tertibkan Salon dan Karaoke Tanpa Izin
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Kasi Penindakan dan penegakan Perda Satpol PP Abdya, Zulfikar mencoba menenangkan keuchik Desa Geulumpang Payoeng yang terpancing emosi dengan sikap pemilik salon, Senin (20/8/2018). 

Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menyoroti banyaknya tempat usaha karaoke dan rumah kecantikan (salon) di ibu kota provinsi ini yang beroperasi tanpa izin. Keberadaanusaha-usaha liar itu selain tak memberi masukan pajak dan retribusi resmi kepada pemerintah, juga sangat berpotensi berkembangnya penyakit masyarakat.

Adanya usaha-usaha liar itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi A DPRK Banda Aceh bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh, baru-baru ini.

“Kenapa karaoke dan salon itu bisa beroperasi tanpa izin? Bahkan ada yang sudah lama beroperasi di Banda Aceh. Rupanya selama ini kita belum ada regulasi yang mengatur tentang syarat dan mekanisme usaha hiburan tersebut,” tanya anggota DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST.

Padahal, kata anggota dewan itu, keberadaan tempat-tempat usaha illegal tersebut sangat berdampak bagi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya. “Tidak bisa dipungkiri, praktik maksiat dan LGBT (pelaku seks menyimpang) kerap ditemukan di tempat seperti karaoke dan rumah kecantikan,” timpal Irwansyah, dan meminta patroli di tempat hiburan di Banda Aceh diintensifkan.

Irwansyah menilai Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh ‘kecolongan’ dalam hal perizinan dan penertiban usaha-usaha tersebut. Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan segera regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwal) yang memperjelas status dari tempat usaha itu. “Sehingga bisa ditindak jika melanggar, dan bisa diizinkan terus berlanjut jika sesuai aturan,” jelasnya.

Saat ini DPRK Banda Aceh memang sedang membahas rancangan qanun tentang ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk pengelolaan tempat hiburan di Banda Aceh. Pihaknya berharap masukan masyarakat untuk kesempurnaan peraturan daerah tersebut.

Tentang salon dan karaoke liar yang beriperasi di Banda Aceh sebetulnya bukan hal yang baru. Enam bulan lalu sudah ketahuan bahwa dari sekitar 50 salon di Banda Aceh, separuh di antaranya tidak memiliki izin. “Hanya 28 yang tercatat memiliki izin,” kata seorang pejabat bidang perizinan usaha di Pemko Banda Aceh.

Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa begitu sulit pemerintah menertibkan usaha-usaha ilegal yang berpotensi merusak moral masyarakat, khususnya kaum muda? Padahal, fakta-fakta buruk tentang keberadaan salon dan karaoke sudah sering terungkap. Beberapa tempat usaha itu sering dijadikan lokasi maksiat. Banyak anak muda bahkan orang tua yang tertangkap di salon dan karaoke. Karena itu, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tindakan penertiban terhadap usaha-usaha semacam itu tak boleh dikendurkan. Dan, jangan takut pada bekingnya!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved