Home »

Opini

Opini

Peran Publik demi Energi Terbarukan Indonesia

HINGGA pertengahan 2018, bauran energi terbarukan Indonesia hanya sekitar 13% dari total bauran energi nasional

Peran Publik demi Energi Terbarukan Indonesia
KADIS ESDM Aceh, Ir Mahdi Nur bersama Kabid Energi Panas Bumi berdialog dengan Dirut PT JAK, Yusak, dan Manager Tehnik PT SGE, Martoyo, di lokasi pengeboran Panas Bumi, Jaboi, Sabang, Selasa (26/6). 

Oleh Ichsan Saif

HINGGA pertengahan 2018, bauran energi terbarukan Indonesia hanya sekitar 13% dari total bauran energi nasional. Ketika komitmen pemerintah terhadap energi terbarukan masih dipertanyakan, inisiatif publik memiliki peran penting dalam mempromosikan dan mendorong perubahan.

Kebijakan pro-energi fosil yang telah mendarah daging nyatanya menjadi resistensi utama bagi pemerintah untuk mereformasi sektor energi Indonesia. Insentif dari kebijakan-kebijakan pro-energi fosil telah terstruktur, terbentuk dan tertanam dengan sangat baik dalam tatanan ekonomi politik energi nasional. Konsekuensinya, perubahan menjadi sulit dilakukan.

Sebagai contoh, kebijakan pemangkasan subsidi bahan bakar fosil di Indonesia seringkali bertentangan dengan agenda politik, sehingga aplikasi energi terbarukan menjadi kurang kompetitif. Oleh karena itu, keberadaan Civil Society Organization (CSO) sangat bermanfaat dalam memfasilitasi dan mendorong transisi menuju implementasi energi terbarukan.

Peran strategis
Dalam hal ini, CSO dapat melakoni dua peran strategis untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Pertama, peran CSO dalam menyebarluaskan pengetahuan dan mengubah persepsi publik. CSO memiliki posisi yang kuat di masyarakat untuk membentuk persepsi publik. Harapannya, kala masyarakat memahami pentingnya transisi menuju energi terbarukan, secara politis masyarakat dapat mendorong pemerintah untuk memenuhi aspirasi mereka.

Namun, kesadaran masyarakat Indonesia untuk mendukung aplikasi energi terbarukan masih terhalangi oleh persepsi publik itu sendiri. Persepsi publik yang masih terus berkembang adalah penyediaan energi harus murah, sehingga kebijakan-kebijakan pro-energi fosil yang menyediakan energi murah masih terus dipertahankan oleh masyarakat. Alhasil, publik tidak memainkan perannya untuk mendorong pemerintah menuju transisi energi.

Secara historis, persepsi ini terbentuk secara politis. Orde Baru telah memperkenalkan kebijakan subsidi bahan bakar fosil untuk pertama kalinya pada 1970 dengan dalih mendukung penghidupan rakyat miskin. Sejak itu, para pemimpin selanjutnya mengikuti pola kebijakan yang sama dengan menjanjikan dan menghasilkan kebijakan populis.

Kebijakan-kebijakan populis nyatanya menjadi senjata ampuh untuk memenangi pemilu atau mengamankan posisi mereka dalam pemerintahan. Apalagi, karena bahan bakar transportasi dan listrik telah menjadi kebutuhan mendasar manusia modern, sektor energi menjadi sangat rentan untuk ditunggangi kepentingan politik.

Sebagai contoh, kebijakan “BBM Satu Harga” yang mulai diimplementasikan sejak 2016 telah membuat bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar, dijual dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Meski pemerintah mengklaim kebijakan ini penting untuk menjawab isu energi berkeadilan, kebijakan menjual bahan bakar di bawah keekonomian terus meningkatkan beban fiskal negara, dan sekali lagi mengirimkan sinyal keliru kepada publik bahwa cadangan energi fosil Indonesia cukup dan memang sepatutnya murah.

Sementara persepsi publik yang keliru ini terus berlanjut, selama kampanye politik, semakin sering kandidat pemilu mengangkat narasi bahwa pemerintah saat ini gagal mengelola sumber daya alam yang melimpah di negara. Hal ini dapat diamati melalui pemilihan presiden terakhir pada 2014, kampanye salah satu kandidat presiden di televisi nasional menarasikan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak yang besar, lantas mengapa harga BBM melonjak dan membuat masyarakat kecil sengsara. Kampanye semacam ini sungguh tidak mencerminkan situasi nyata dari sumber daya alam Indonesia. Padahal, sejak 2004 Indonesia telah menjadi pengimpor minyak.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help