Laporan Masyarakat Minim

Respons atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DSC) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRA

Laporan Masyarakat Minim
IST
MUNAWARSYAH,Komisioner KIP Aceh 

* Terkait Rekam Jejak Bacaleg DPRA
* Dari 1.338 Orang, Hanya 8 yang Dilaporkan ke KPU

BANDA ACEH - Respons atau tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DSC) bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRA sangat minim. Dari 1.338 bacaleg yang masuk DCS, masyarakat hanya menaggapi delapan bacaleg.

“Iya minim tanggapannya, kita tidak tahu juga kenapa. Padahal sudah diumumkan DCS dan berharap masyarakat memberi tanggapan terhadap calon sementara itu,” kata Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah, kepada Serambi, Selasa (28/8).

Untuk diketahui, tahapan mendengarkan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap bacaleg telah dibuka KIP sejak 12 Agustus dan telah berakhir pada 21 Agustus kemarin. “Sepanjang tahapan menerima tanggapan, masyarakat hanya merespons delapan bacaleg DPRA, ini khusus yang DPRA saja ya,” sebut Munawarsyah lagi.

Ke delapan bacaleg tersebut ia katakan, diusung oleh lima partai politik (parpol). Dengan rincian 2 bacaleg dari PKB, 1 dari PBB, 2 dari Partai SIRA, 1 dari Golkar, dan 2 bacaleg dari PAN. Para bacaleg itu ada yang berasal dari Aceh Selatan, Bener Meriah, Aceh Barat Daya, dan kabupaten/kota lainnya.

Tanggapan dari masyarakat juga sangat beragam. Di antaranya terkait bacaleg yang masih berstatus keuchik, petugas pendamping desa. Selain itu juga ada yang dilaporkan karena mantan narapidana korupsi dan juga caleg yang keanggotaan partainya telah ditarik.

“Khusus yang dilaporkan terindikasi korupsi, kita langsung cek. Misal si bacaleg pernah divonis di pengadilan mana, kita langsung ke sana untuk mengecek berkas-berkasnya, kemudian kita beritahu partai politik untuk diklarifikasi,” ucap Munawar.

Lantas bagaimana respon masyarakat terhadap para bacaleg DPRK kabupaten/kota? Munawar mengatakan itu wewenang KIP kabupaten/kota. KIP Aceh dalam hal ini hanya melihat respons masyarakat terhadap bacaleg DPRK di tiga kabupaten yang diambil alih oleh KIP Aceh, yaitu Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Simeulue.

Selain DCS DPRA, KIP Aceh juga menerima masukan dan tanggapan masyarakat untuk DCS DPRK Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Simeulue. Untuk tiga Kabupaten tersebut kegiatan dilaksanakan di KIP Aceh Selatan.

Tanggapan paling banyak masuk untuk DCS DPRK Aceh Selatan. Keseluruhan ada 47 bacaleg yang kesemuanya dilaporkan oleh Panwaslih Aceh Selatan. “Terdapat 4 orang yang berstatus PNS, tenaga honorer 23 orang, perangkat desa 20 orang meliputi keuchik, mukim, tuha peut, tuha lapan, dan perangkat desa lainnya,” sebut Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah.

Sedangkan untuk DCS DPRK Aceh Tenggara, ada 4 bacaleg yang dilaporkan, dimana pengajuan pendaftaran dua kali di masa awal pendaftaran dan perbaikan oleh partai yang berbeda.

“Untuk DCS DPRK Simeulue ditanggapi oleh masyarakat untuk 5 bacaleg, masing-masing di Golkar 1 orang, Demokrat 2 orang, PNA 1 orang, dan PKS 1 orang. Tanggapan masyarakat di Simeulue terkait adanya caleg yang ASN, kontrak honor dan perbuatan kekerasan terhadap anak,” ungkap Munawarsyah.

KIP dia katakan, akan melakukan klarifikasi dan apabila benar sebagaimana masukan dari masyarakat, maka KIP Aceh dari tanggal 1-3 September 2018 akan menyurati parpol untuk menyampaikan usulan pengganti DCS pada tgl 4-10 September.

“Kecuali yang berstatus PNS, tenaga honorer/kontrak, dan perangkat desa yang telah mengajukan pengunduran diri wajib menyampaikan SK pemberhentian 1 hari sebelum DCT tanggal 19 September 2018. Bila tidak ada maka berpotensi tidak dimasukkan dalam DCT,” demikian Munawarsyah.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved