Opini

Mengubah Paradigma ‘Duitisasi’ Politik

SECARA terminologis dalam disiplin “ilmu plesetan”, “duitisasi” (kata lain untuk uang), maknanya adalah hanya duit

Mengubah Paradigma ‘Duitisasi’ Politik
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI

Fenomena ini terjadi ketika Pemilu 2004, pemilu legislatif 2009, dan 2014 lalu, bukan tidak mungkin akan terjadi pada Pemilu 2019 mendatang. Kita pilih caleg yang menurut kita punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas mengurus negara. Jangan terpengaruh dengan iming-iming “Tim Sukses”, yang bergerilya ke tengah-tengah masyarakat. Orang menilai terkadang dengan logika sederhana; Bapak ini baik, belum jadi anggota dewan sudah bagi-bagi duit, apalagi kalau sudah jadi, pasti duit dibagi lebih banyak.

Walhasil, orang yang keluar sebagai pemenang justru menghambur-hamburkan duit negara untuk kepentingan pribadi. Orang seperti ini hakikatnya sangat berbahaya. Ditinjau dari aspek motivasi, sangat mungkin orientasinya setelah menjabat adalah bagaimana dia tidak rugi; dana yang dulunya keluar harus terbayarkan ketika dia duduk di lembaga legislatif. Tepat sekali seperti slogan politik “duitisasi” di atas; dari duit, oleh duit, dan untuk duit.

Dan, ketiga, sisi bahayanya adalah kemungkinan adanya perselingkuhan antara politisi dengan pihak yang ingin memanfaatkan politik demi untuk kepentingan ekonomi. Pasalnya antara mereka berdua bisa terjadi proses simbiosis. Hal ini sudah biasa terjadi di negara-negara, baik negara maju seperti Amerika Serikat maupun negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar ikut menyokong dana kampanye bagi para politikus, seperti, Senat, DPR, Kongres atau Presiden. Tentu saja bantuan itu membawa konsekuensi, yakni fasilitas istimewa bagi perusahaan yang mendukung dana kampanye, seperti dana regulasi dan proyek-proyek yang menguntungkan dan menghidupkan perusahaan.

Mengubah paradigma
Melihat begitu besar dampak dari “duitisasi” politik bagi kehidupan masyarakat dan bernegara, barangkali bukanlah sebuah mimpi di siang bolong, apabila kita menginginkan terjadinya perubahan paradigma politik. Yang saya maksudkan adalah paradigma politik yang bermuara kepada pelayanan umat, bukan pelayanan hanya untuk kepentingan golongan, keluarga atau materi.

Dalam teori politik Islam, politik itu adalah pengaturan urusan untuk kemaslahatan umat. Namun sayang, politik seperti itu dianggap telah merosot sebagai bisnis untuk menjadi kaya-raya bersama seluruh keluarga. Di sini, integritas pribadi politisi dituduh hilang sama sekali. Ia bukan hanya mengotori tangannya demi kekuasaan politik dan demi untuk memenangkan suatu cause, melainkan ia sendiri menjadi kotor.

Satu-satunya cause itu adalah pamrih pribadi, kekayaan dan kekuasaan. Hal itu terjadi oleh slogan tentang kekotoran “duitisasi” politik. Jadi, slogan itu di satu pihak mengungkapkan pendapat sinis bahwa nilai-nilai bangsa yang sering dicuap-cuapkan, sebenarnya tidak ada lagi relevansi dalam kehidupan politik nyata. Oleh karenanya, perubahan paradigma politik “duitisasi” mesti segera dilakukan, sebagai usaha kontinyu membangun kesadaran politik dalam membentuk opini umum dalam rangka mewujudkan politik pelayanan untuk kemaslahatan umat. Allahu a`lam.

* Dr. H. Munawar A. Djalil, M.A., Sekjen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Aceh, pemerhati politik dan pemerintahan, tinggal di Gampong Ateuk Jawo Banda Aceh. Email: agampatra@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved