Uang Beli Ternak dari Aspirasi Dewan  

Uang untuk pengadaan ternak lembu yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe

Uang Beli Ternak dari Aspirasi Dewan   
M ALI AKBAR, Kajari Lhokseumawe

* Kasus Pengadaan Lembu di Lhokseumawe

LHOKSUKON – Uang untuk pengadaan ternak lembu yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian (DKPP) Lhokseumawe senilai Rp 14,5 miliar pada tahun 2014 ternyata jatah dana aspirasi 21 anggota DPRK Lhokseumawe. Dalam praktiknya, pengadaan sejumlah lembu tersebut adalah fiktif.

Demikian antara lain terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan ternak yang digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Senin (28/8) sore. Sidang tersebut dipimpin Eli Yurita MH yang didampingi dua hakim anggota Nani Sukmawati SH dan Edwar SH dengan agenda pemeriksaan saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri atas Fery Ichsan MH, Dede Hendra SH, dan Zilzaliana SH, menghadirkan tujuh saksi dalam kasus tersebut. Dua di antaranya adalah pejabat di Pemko Lhokseumawe yaitu T Adnan, mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lhokseumawe dan Kasubbag program DKPP Lhokseumawe, Merah Jon. Sedangkan lima saksi lagi adalah warga.

Tujuh saksi tersebut diperiksa untuk ketiga terdakwa masing-masing, Drh Rizal mantan Kepala DKPP Lhokseumawe, Dahlina (47) pejabat pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta drh Ismunazar (43), pejabat Pembuat Komitmen (PKK).

Saat diperiksa sebagai saksi, Adnan menyebutkan, dana untuk pengadaan ternak yang mencapai Rp 14,5 miliar APBK Lhokseumawe tersebut jatah aspirasi 21 anggota DPRK Lhokseumawe. Namun, Adnan menyebutkan tidak ingat lagi rincian anggaran per anggota dewan tersebut. Tapi, ia mengaku masih ingat dengan nama 21 anggota dewan tersebut. Adnan yang saat saat itu menjabat Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertugas mengumpulkan semua proposal dari anggota dewan tersebut.

Sementara itu, Kasubbag Program DKPP Merah Jon saat memberikan keterangan sebagai saksi menyebutkan, dirinya tak pernah mengusulkan pengadaan ternak berupa lembu saat itu. Tiba-tiba dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah tercantum pengadaan ternak, sehingga Merah Jon saat itu menolak memaraf RKA tersebut. Sepekan kemudian ia baru memaraf RKA tersebut untuk menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), setelah diperintahkan Kepala DKPP.

Sementara itu, lima warga yang diperiksa sebagai saksi, empat di antaranya mengaku tidak menerima bantuan lembu tersebut. Namun, nama mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Setelah pemeriksaan saksi, sidang tersebut ditunda Rabu (5/9) dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak, berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan kepada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe. Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan. Polisi menemukan data bahwa pengadaan sejumlah lembu tersebut berindikasi fiktif.

Kajari Lhokseumawe M Ali Akbar SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Fery Ichsan kepada Serambi kemarin menyebutkan, pihaknya sudah menerima Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) baru dari Polres Lhokseumawe pada akhir Juli 2018, untuk tersangka ES dan kawan-kawan. ES adalah Direktur CV BV. “Kita tunggu saja berkas untuk tersangka baru itu dilimpahkan,” kata Fery.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help