Aceh Usul Rp 2 T untuk Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran

Aceh Usul Rp 2 T untuk Kemiskinan
SAIFULLAH ABDULGANI,Jubir Pemerintah Aceh

* Dalam KUA-PPAS

BANDA ACEH - Program penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Aceh, Pemerintah Aceh mengusul anggaran Rp 2 triliun untuk pengentasan kemiskinan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani atau lebih dikenal SAG menyampaikan hal ini kepada Serambi, Kamis (30/8). Ia menyebutkan anggaran penanggulangan kemiskinan meliputi program penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Rp 1,2 triliun dan program ketahanan pangan dan energi sekitar Rp 972 miliar.

Saifullah Abdulgani menepis pemberitaan sebelumnya mengenai anggapan kecilnya anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan dalam KUA-PPAS 2019. Menurutnya, Pemerintah Aceh merancang program penanggulangan kemiskinan sesuai fakta (evidence-based planning), yakni menurut karakteristik kedalaman dan keparahan kemiskinan, sebaran kemiskinan, dan mengintervensi secara multisektor, untuk memberi efek langsung terhadap penurunan angka kemiskinan tersebut.

“Penyebab kemiskinan banyak faktornya karena itu penangananya pun harus melalui intervensi multisektor,” ujar SAG kemarin.

Ia mencontohkan, upaya penanggulangan kemiskinan kronis, yang ditandai oleh indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Maka direncanakan ada puluhan program prioritas yang dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) dengan anggaran Rp 1,2 Triliun.

SAG menyebutkan ke-13 SKPA tersebut merencanakan program kegiatan secara bersamaan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Diantaranya, beasiswa anak yatim dan miskin, jaminan kesehatan, pembangunan rumah layak huni, penyambungan arus listrik gratis, dan pemberian sertifikat tanah gratis.

Selain itu, lanjut SAG, SKPA tersebut juga merencanakan kegiatan yang memiliki daya bangkit dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, seperti wirausaha baru, pembiayaan UKM, Kelompok Usaha Bersama, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

“Pemerintah Aceh berupaya agar masyarakat memperoleh pendapatan minimum sesuai standar kelayakan, dan memberikan jaminan sosial bagi setiap penduduk yang secara individual memiliki keterbatasan atau kerentanan,” katanya.

Saifullah Abdulgani mengatakan, peningkatan ketahanan pangan secara bersamaan akan mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Sehingga terdapat 12 program dan 25 kegiatan prioritas dalam menanggulangi kemiskinan secara geografis. Anggaranya mencapai Rp 972 Miliar.

Karena itu, tambah SAG, SKPA yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan mendapat porsi alokasi anggaran terbesar. Begitu juga upaya transformasi struktur ekonomi pedesaan menjadi gampong industri/jasa melalui penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Dikatakan, Pemerintah Aceh berupaya menjamin ketersediaan dan pemerataan pangan bagi masyarakat Aceh menuju kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, serta pemenuhan energi listrik masyarakat dan industri.

Menurut SAG, alokasi angaran untuk Program Penurunan Kemiskinan dalam KUA-PPAS 2019 sudah proporsional, yakni sekitar 12,7 % dari total anggaran sekitar Rp 15,7 triliun. Targetnya, menurunkan tingkat kemiskinan satu digit, dari 15,43% saat ini menjadi 14,43%, dan bisa menekan tingkat pengangguran dari 6,85 % menjadi 6,54% pada akhir tahun anggaran 2019. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help