Izin Mutasi Pejabat Turun

Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe diinformasikan beberapa hari lalu kembali melakukan konsultasi

Izin Mutasi Pejabat Turun
BUKHARI AKS,Sekdako Lhokseumawe

* Hasil Konsultasi Pemko ke KASN

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe diinformasikan beberapa hari lalu kembali melakukan konsultasi langsung ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, terkait proses mutasi sejumlah kepala dinas (kadis) dan rencana pelelangan jabatan. Hasilnya, KASN telah memberikan izin prinsip untuk melaksanakan mutasi dan juga melakukan pelelangan jabatan eselon II.

Untuk diketahui, Pemko Lhokseumawe beberapa bulan lalu membentuk tim evaluasi untuk menilai kinerja pejabat eselon II di lingkungan pemko setempat. Tugas tim ini adalah menilik kualitas dan kinerja 16 kadis yang sedang menjabat, sekaligus melaporkan hasilnya kepada Wali Kota, Suaidi Yahya sebagai salah satu pedoman dalam melakukan mutasi dan lelang jabatan.

Usai dibentuk, tim itu pun sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk proses evaluasi kinerja terhadap 16 kadis definitif. Tahapan yang telah dilalui di antaranya, pengarahan langsung kepada kadis yang bersangkutan, pengumpulan berkas administrasi, penelusuran rekam jejak kadis yang dilakukan dengan cara tim turun ke lapangan untuk mewawancarai langsung sekretaris, kabid, maupun staf sebuah dinas, guna mengetahui bagaimana kinerja, tingkat kedisiplinan, dan berbagai hal lainnya tentang kadis tersebut. Terakhir, tim melakukan wawancara tatap muka dengan semua kadis. Setelah selesai wawancara, tim menyerahkan hasil evaluasi mereka terhadap 16 kadis itu ke Wali Kota.

Namun, walau tim evaluasi kinerja telah menuntaskan tugasnya, tapi hingga sekarang Wali Kota Suaidi Yahya belum juga melakukan mutasi dan pelelangan jabatan di Pemko Lhokseumawe. Terkait hal ini, Sekdako Lhokseumawe, Bukhari AKS yang dihubungi Serambi, Rabu (28/8), mengakui kalau dirinya bersama tim sudah berkonsultasi lagi dengan KASN di Jakarta, tepatnya pada 20 Agustus 2018. Hasil konsultasi, beber Sekdako, KASN telah memberikan izin prinsip untuk Pemko Lhokseumawe untuk melakukan mutasi terhadap 16 kadis definitif. “Termasuk juga telah ada izin bagi kita bila ingin membuka pelelangan jabatan eselon II,” ujar Bukhari.

Namun begitu, sebut Bukhari AKS, pihaknya untuk sementara ini tidak akan melakukan mutasi atau pun membuka pelelangan jabatan. Alasannya, Pemko saat ini sedang fokus untuk merampungkan rancangan APBK Perubahan 2018 dan rancangan APBK 2019. “Kita fokus terhadap dua agenda itu dulu. Kami bekerja siang dan malam untuk bisa cepat menyelesaikannya. Khusus APBK Perubahan, kita targetkan sudah bisa disahkan oleh DPRK pada September ini, sehingga Oktober nanti langsung bisa direalisasi,” tukasnya.

Lebih lanjut, Sekdako Lhokseumawe, Bukhari AKS menegaskan, pembahasan proses mutasi dan lelang jabatan baru akan dibahas setelah agenda perampungan APBK Perubahan 2018 dan rancangan APBK 2019 tuntas. Namun, sebutnya, jadwal pasti kapan mutasi dan lelang jabatan dibuka, semua itu tergantung Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, karena ranah tersebut memang merupakan hak pregoratif kepala daerah. “Untuk jadwal mutasi dan pelelangan jabatan, pastinya belum bisa dipastikan. Kita tunggu petunjuk Bapak Wali Kota,” demikian Bukhari AKS.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help